Selasa, 28 Mei 2013 17:14:22 WIB

Laporkan Bupati ke Polres, Anggaran Panwaslu “Disandera”

hery

BOGOR (Pos Kota) –  Anggaran Rp 1,2 miliar buat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor yang berasal dari APBD hingga kini belum dicairkan Pemkab Bogor.

Diduga anggaran “disandera” lantaran Panwaslu pernah melaporkan Bupati Bogor Rachmat Yasin ke Polres Depok terkait kasus pelanggaran pidana Pilgub Jawa Barat pada Februari lalu.

“Seharusnya anggaran operasional ini sudah dicairkan  sejak awal tahapan pilbup  Bogor pada  April lalu. Namun hingga sekarang  itu tak kunjung cair, sehingga menghambat dan mengganggu kinerja Panwaslu, khususnya operasional pengawasaa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Tingkat Kelurahan atau Desa,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Yana Nurheryana, Selasa (28/5).

Dia mempertanyakan keterlambatan pencairan dana  dari APBD ini. ”Saya tidak tahu kenapa belum dicairkan,” katanya. Menurutnya, dalam UU Pemilu disebutkan anggaran pengawasan pemilu untuk tingkat nasional sumber anggarannya APBN, sedangkan tingkat daerah kabupaten/kotamadya dari APBD,” katanya.

“Apakah ada kaitannya dengan sikap Panwaslu  yang  melaporkan Bupati Bogor Rahmat Yasin  ke Polres Depok terkait pelanggaran Pilgub Jabar, Februari lalu?” tanya wartawan. Ketua Panwaslu hanya mengangkat bahunya. ”Saya tidak tahu. Silakan saja teman-teman jurnalis menerjemahkan sendiri,” jawabnya.

Sebelumnya ramai diberitakan Bupati Bogor Rahmat Yasin ditetapkan  tersangka oleh Polres Depok   dalam kasus pidana Pilgub Jabar Februari lalu. Bupati Bogor dianggap melanggar UU Pemilu No 32 tahun 2004 Pasal 116 Ayat 4, dengan ancaman pidana kurungan 6 bulan atau denda maksimal Rp6.000.000.

Kala itu, Rahmat Yasin dilaporkan Panwaslu Kabupaten Bogor saat berkampanye untuk pasangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar, di Kecamatan Bojong Gede. Hingga kini kasusnya tak jelas. Kejari Cibinong sudah dua kali mengembalikan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) ke Polres Depok karena diangap belum lengkap.

Sementara  Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Lutfie Syam mengaku tidak tahu menahu soal belum dicairkannya anggaran ini ”Silahkan tanyakan ke Badan Pengelolahan Keuangan dan  Asset Daerah (BPKAD),” katanya. Namun sejumlah pejabat di BPKAD ini tak ada di tempat dan sulit dihubungi handphonenya.(iwan/d)

KetuaPanwaslu Kabupaten Bogor Yana Nurheyana (iwan

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.