Tuesday, 20 November 2018

3 Juni di Semua Pelabuhan, Ancam Mogok Buruh Rugi

Rabu, 29 Mei 2013 — 12:04 WIB
demo-buruh

JAKARTA (Pos Kota) – Ancaman mogok nasional yang diserukan Perusahaan bongkar muat (PBM) pada 3 Juni 2013 di semua pelabuhan, akan merugikan buruh pelabuhan, karena mereka praktis tidak bekerja dan otomatis tidak mendapat penghasilan.

Mogok nasional yang diserukan PBM tersebut sebagai protes atas kebijakan Menteri Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV yang dinilai akan mengancam eksistensi PBM.

Rencana tersebut dikecam Koodinator ITF (International Transport workers’ Federation) di Indonesia, Hanafi Rustandi,
karena dinilai  Pasalnya, aksi menghentikan operasional bongkar muat barang itu akan sangat merugikan buruh pelabuhan.

“Jika PBM mogok, maka para buruh tidak bekerja dan  otomatis tidak mendapat penghasilan,” kata Hanafi, Rabu.

Berdasarkan UU Pelayaran, Pelindo sebagai operator pelabuhan akan memungut fee dalam setiap kegiatan bongkar muat yang dilakukan PBM. Besaran fee bervariasi karena ditetapkan oleh masing-masing Pelindo.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, PBM diwajibkan memberikan fee sekitar 40% dari ongkos bongkar muat. Sedang di Pelabuhan Belawan, Medan, dikenakan Rp2.500 per ton untuk barang umum.

Menurut Hanafi, meruncingnya konflik PBM dengan Pelindo harus diselesaikan secara kompromi, tanpa harus menghentikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kalau tidak tuntas juga, Kementerian Perhubungan harus segera turun tangan agar konflik itu tidak semakin meruncing.

Hanafi mengecam ulah PBM yang melibatkan buruh pelabuhan untuk ikut memperjuangkan kepentingan pengusaha. “Buruh jangan dijadikan alat untuk memperjuangkan tuntutan pengusaha,” tegasnya.

Ia  menilai selama ini PBM banyak mendapat keuntungan dengan labour cost yang rendah, sehingga upah buruh pelabuhan sampai sekarang upahnya terendah di dunia.
Karena itu, tidak masuk akal jika kebijakan Pelindo itu dianggap akan mengancam eksistensi atau memiskinkan PBM.

Saat ini, lanjutnya,  upah buruh pelabuhan sekitar Rp40.000/ hari dan dalam sebulan paling banyak mereka bekerja selama 15 hari. Upah buruh di pelabuhan konvensional yang ditangani Pelindo sekitar Rp2 juta, sangat jauh dibanding dengan upah buruh di Jakarta International Container Terminal (JICT) atau di Terminal Petikemas Koja yang dioperasikan Hutchinson yang mencapai Rp5 juta sebulan.

“Rendahnya upah ini akibat tidak transparannya biaya bongkar muat yang diterima PBM, sementara upah buruh yang diberikan lewat Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) sangat rendah. Koperasi TKBM dan Serikat Buruh Pelabuhan harusnya berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Idealnya upah di sektor transportasi, termasuk buruh pelabuhan, minimal Rp3,4 juta sebulan,” ujar Hanafi.

(tri/sir)

Foto Ilustrasi

  • opunk

    bacot…loch..hanapi…klo..berfikir kya begitu..lo.ngomong aja ..sama serikat buruh..biar di cincang..sekalian..lo enak jadi ketua…klo buruh…jadi ..apa.???…jadi bulan bulanan pengusaha..tau…klo tdk di demo memang tdk akan ada perhatianya..itu kebiasaan pengusaha…sialan..makanya…demo terus tiap hari..klo perlu tutup pelabuhan bongkar muat..biar tau rasa…suruh si hanafi datang saat demo….biar di rajam secara seksama…