Rabu, 29 Mei 2013 15:06:38 WIB

Di Kota Bandung, Polisi Selidiki Surat Edaran Seks Bebas PNS

kombes

BANDUNG (Pos Kota) – Tim Khusus bentukan Polrestabes Bandung diturunkan untuk menyelidiki terkait beredarnya surat perintah seks bebas di kalangan PNS di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Surat yang isinya memerintahkan PNS di kalangan kantor itu untuk melakukan ritual seks bebas kini menjadi sorotan masyarakat, kepolisian dan Pemda setempat.

“Hasil sementara surat edaran ritual seks bebas bagi PNS di kantor itu palsu. Surat itu palsu,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso, kepada wartawan, Rabu.

Dia mengakui, setelah beredar surat menyesatkan beberapa bulan lalu kepolisian sudah menyelidiki termasuk mengecek kebenaran surat dinas terkait. Hasilnya, lanjut Kapolrestabes Bandung, orang yang membubuhkan tandatangan mengaku kalau tandatangannya dipalsukan. Walhasil, lanjut dia, surat tersebut palsu. ” Kami masih melakukan penyelidikan siapa yang mengedarkan surat tergolong yeleneh,” tandasnya.

Menyinggung perihal logo dalam surat tadi, demikian Kapolrestabes Bandung, logo itu pun diduga kuat dipalsukan atau hasil duplikasi. Meski begitu, Kapolres berjanji akan melakukan pelacakan hingga tuntas terkait surat yang kini menghebohkan warga Bandung khususnya kalangan PNS. ” Kami akan melakukan penyelidikan hingga tuntas termasuk motif dibalik surat tersebut.”

Beberapa pegawai di kantor perpustakaan dan arsip daerah kota Bandung, menjelaskan, surat yang menmbuat heboh beredar 31 Januari 2013. Surat tersebut ditandatangani kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Dr Muhammad Anwar. Isinya, lanjut seorang pegawai, tiada lain memerintahkan PNS mengikuti ritual seks bebas di tempat yang sudah ditentukan. ” Kami tak mengerti kok bisa muncul surat itu. Motifnya apa?,” kata seorang pegawai.

Ayi Vivananda, Wakil Walikota Bandung, nampak kecewa ketika ditanya soal beredarnya surat perintah seks bebas yang beredar di salah satu kantornya. ” Kami menduga kuat surat itu palsu. Bisa saja itu merupakan teror ke Pemkot Bandung dalam bentuk surat,” tandasnya kepada wartawan, Rabu.

Dia mengaku pernah mendengar informasi adanya surat itu beberapa buan lalu dari kepolisian. ” Kami sudah memanggil kepala kantor Muhammad Anwar. Hasilnya, surat itu palsu karena yang bersangkutan tak pernah mengeluarkan surat yang nyeleneh,”.

Ayi menambahkan, surat perintah palsu berkop Pemkot Bandung ditandatangani pejabat kantor per 31 Januari 2013 dan bermaterai 6000.

(dono/sir)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.