Tuesday, 17 September 2019

Rp155 M Buat Lapindo di APBN-P

Anggota DPR Harus Gugat ke MK

Senin, 24 Juni 2013 — 9:20 WIB
mahkama-konstitusi

JAKARTA (Pos Kota) – Alokasi anggaran Rp155 miliar untuk Lapindo dalam APBN-P 2013 masih terus menuai kritik. Anggota DPR yang mengaku tidak tahu, bahkan merasa kecolongan soal anggaran untuk Lapindo itu, sudah selayaknya mempermasalahkan, harus menggugat.

“Kita membaca komentar-komentar anggota DPR, ternyata banyak yang tidak tahu, bahkan mengaku kecolongan. Kalau mereka tidak tahu, ya harus meninjau kembali pasal soal anggaran Lapindo itu,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khaddafi, saat dihubungi, Minggu (23/6).

Selain meninjau kembali, kata Uchok, anggota DPR juga harus menunjukkan sikapnya untuk menyelamatkan uang rakyat itu. Cara yang ditempuh, misalnya dengan menggugat Pasal 9 APBNP 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya itu kalau memang punya kepedulian kepada rakyat, jangan cuma ngomong saja. Kalau ngomong doang, semua orang juga bisa,” ujarnya.

Uchok juga sangat heran dengan munculnya anggaran untuk Lapindo itu. Menurutnya, kalau memang untuk Lapindo, seharusnya dimasukkan ke pos program yang biasanya untuk BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Anggaran untuk Lapindo yang dibuat pasal tersendiri, di Pasal 9, ini merupakan wujud dari deal pemerintah dengan Golkar agar menyetujui kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

TAKUT TAK PERCAYA

“Dengan disebutkannya anggaran untuk Lapindo di pasal tersendiri, yaitu Pasal 9, itu kan terlihat agar Golkar percaya. Kalau tidak disebut secara khusus, pemerintah takut Golkar tidak percaya adanya bantuan itu. Ini makin menunjukkan adanya deal pemerintah-Golkar,” katanya.

Uchok menyatakan, sebelum rapat paripurna DPR, pihak Partai Demokrat memang sangat memerlukan dukungan Golkar untuk memuluskan persetujuan RAPBNP. Suara Golkar yang jumlahnya 106 kursi di DPR, harus diambil Demokrat /pemerintah kalau ingin gol tujuannya. Sebab saat itu, PKS sudah membelot dari koalisi. “Kalau Golkar tidak diambil Demokrat, pasti kalah dalam voting,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menyatakan, masyarakat harus fair melihat persoalan anggaran Lapindo Rp155 miliar itu. Menurutnya, sejak era Menteri Keuangan Sri Mulyani, masalah Lapindo sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan begitu, negara perlu memberi bantuan.

“Adapun bantuannya, dibagi dalam dua kelompok. Yang terkait langsung dengan Lapindo, itu tanggung jawab perusahaan PT Lapindo Brantas. Sedangkan yang di luar itu, yaitu masyarakat yang terdampak, itu mendapat bantuan dari negara lewat APBN,” ujarnya. (winoto/bu/o)

  • harry

    enak banget tuh ada talangan buat lapindo…