Monday, 24 September 2018

Demo di KY,KPK dan BUMN

Massa Washliyah Desak Tangkap Mafia Tanah

Kamis, 27 Juni 2013 — 16:01 WIB
aw-sub

JAKARTA  (Pos Kota) –   Tanah  seluas 32 hektar diduga dicaplok mafia tanah,  massa  Al Jam`iyatul Washliyah (Al Washliyah) di Jakarta, menggelar aksi unjukrasa di tiga kantor pemerintahan, yakni  Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian BUMN, Kamis (27/6/2013).

Koordinator aski,  Hendra Gunawan Taher,  mengatakan aksi di tiga tempat tersebut, untuk mendesak mereka segera memeroses kasus mafia tanah yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut), khususnya pada tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di dalam tanah eks HGU PTPN II seluas 106 hektar itu, kini menurut  dia, dikuasai mafia tanah berinisial TS terdapat tanah milik Al Washliyah seluas 32 Ha.

“Telah terjadi konspirasi  Bupati Deli Serdang  dan mafia tanah,  berkaitan dengan lahan ex HGU   PTPN II  Deli Serdang, Sumtera Utara. Hal itu telah  merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dibuktikan telah lepasnya ribuan hektar lahan Ex HGU PTPN II ke tangan para mafia, sehingga menyebabkan kerugian negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu di antaranya seorang pengusaha  TS yang menguasai tanah negara dengan bertamengkan tuntutan rakyat di Pasar IV Desa Helvetia,  Kecamatan Labuhan Deli, Deli  Serdang,  Sumatera Utara,” jelas Hendra Gunawan Taher di sela-sela aksi demo di KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013).

Mafia tanah, kata Hendra,  terjadi di Sumatera utara, secara  sistemik yang melibat aparat hukum dan aparat pemerintah. “Karenanya kami akan meminta kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim-hakim yang memutus kasus tanah di sana,” katanya.

aw-tengah
Tuntutan Al Washliyah yakni, meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusust, menyelidiki dan menyidik Drs. HAT sebagai Bupati Deli Serdang yang terlibat kolusi dengan TS (Pengusaha) merugikan negara ratusan miliar rupiah dengan menguasai dan menjual tanah negara ex PTPN II juga mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan Stanvas, termasuk lahan Al-Washliyah yang di serobot oleh TS.

Kedua, meminta Kementerian BUMN untuk bertanggung jawab dan mengusut pejabat-pejabat di lingkungannya (PTPN II) yang terlibat kolusi dan Konspirasi serta pembiaran terhadap diserobotnya lahan ex PTPN II seluar 106 Ha yang di dalamnya 32 Ha milik PB. Al-Washliyah yang telah membayar ganti rugi kepada BUMN berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
aw-tengah-1
Ketiga, meminta Kepada Komisi Yudisial untuk mengusut dan memeriksa para Hakim yang memutuskan perkara perdata no 15/Pdt.G/2006/PN.P PB Al-Washliyah mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Mahkamah Agung, Khusus terhadp Hakim Agung pada tingkat banding di Mahkamah Agung yang memutuskan perkara dengan sengaja terhadap berkas yang tidak lengkap, yaitu tidak dilaksanakannya pengambilan sumpah terhadap Novum yang diajukan oleh pembanding (PTPN II).

Hendra menegaskan, jika tuntuan Al Washliyah tidak didengarkann oleh KPK, KY dan BUMN, maka akan menggelar aski demo yang lebih besar lagi. “Jika suara kami tidak didengar, maka kami akan menggelar demo lebih besar lagi sampai tuntuan Al Washliyah terkabul,” ancam Hendra.

aw-tengah-2
Sebagaimana dimaklumi, Al Jam’iyatul Washliyah disingkat Al Washliyah  merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 dan bertepatan 9 Rajab 1349 H di Kota Medan, Sumatera Utara. Aljam’iyatul Washliyah yang lebih dikenal dengan sebutan Al Washliyah lahir ketika bangsa Indonesia masih dalam penjajahan Hindia Belanda (Nederlandsh Indie), sehingga pendiri Al Washliyah ketika itu turut pula berperang melawan penjajah Belanda.

(rilis/syamsir)

Teks Gbr- Massa Al Washliyah di Jakarta, saat demo di sejumlah tempat di Jakarta. (ist)