Jumat, 5 Juli 2013 13:41:50 WIB

Sulistiyo Kembali Menjabat Ketum PB PGRI

pgri

JAKARTA (Pos Kota)- Dr H Sulistiyo MPd terpilih kembali menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) periode 2013-2018 dalam Kongres PGRI XXI yang berlangsung di Istora, Senayan, Jakarta.

Dengan demikian rektor IKIP PGRI Semarang tersebut menjabat Ketum PB PGRI untuk kedua kalinya setelah menghabiskan kepemimpinannya untuk periode 2008-2013.

Ia terpilih melalui aklamasi yang melibatkan sekitar 8.000 guru dari seluruh pelosok tanah air.

“Aklamasi memang dibenarkan dalam aturan AD ART PGRI,” papar Sulistiyo.
Menurutnya mengembang jabatan sebagai Ketum PGRI cukup berat. Mengingat saat ini berbagai persoalan yang dihadapi guru sangat beragam dan kompleks. Mulai dari tingkat kesejahteraan guru, keberadaan guru honorer, sertifikasi guru yang belum beres hingga pelatihan peningkatan kompetensi guru yang dinilai masih sangat minim.

“Berjuang untuk guru memang berat. Tetapi saya sudah dikasih amanah oleh kawan-kawan guru. Jadi saya perlu dukungan agar amanah ini bisa saya jalankan dengan baik,” jelasnya.

Dalam kongres guru XXI itu sendiri dikatakan Sulistiyo melahirkan 17 rekomendasi yang terbagi dalam 3 masalah utama yakni bidang politik nasional, bidang pendidikan serta bidang pendidik dan tenaga kependidikan.
Bidang politik misalnya PGRI merekomendasikan penggunaan hak suara guru, perlindungan guru, keprihatinan PGRI terhadap maraknya kasus korupsi hingga desakan agar pemerintah melaksanakan politik anggaran yang efektif dan efisien.

Bidang pendidikan nasional antara lain desakan untuk mengkaji UN, keprihatinan PGRI terhadap proses penerapan kurikulum 2013 yang belum jelas, hingga desakan agar DPR RI merevisi UU sisdiknas dan UU otonomi daerah.

Sedang untuk bidang pendidik dan tenaga kependidikan, PGRI merekomendasikanb perlunya peningkatan mutu pendidikan, mendesak pemerintah agar penuhi kebutuhan guru, memenuhi standar minimal kebutuhan tenaga disekolah da mendesak pemerintah segera mencabut Kepres 42 tahun 2002 pasal 8 ayat 10 yang menyebutkan perbantuan PNS untuk tugas diluar pemerintah dengan membebani APBN tidak lagi diperkenankan kecuali ijin Menpan dan Menkeu.

Terhadap 17 poin rekomendasi tersebut, pengurus PGRI dikatakan Sulistiyo berjanji akan mengawalnya setahap demi setahap.
“Kami berharap sebelum Bapak Presiden SBY mengakhiri masa tugas kepemimpinannya, persoalan-persoalan guru tersebut sudah diselesaikan,” pungkas Sulistiyo.

(inung/sir)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.