Negatif Demokrasi

Senin, 8 Juli 2013
Negatif Demokrasi

DALAM tulisan Kopi Pagi hari Kamis tanggal 4 Juli yang lalu  penulis telah membeberkan “Hasta Aspek” yang baru dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas sehingga Demokrasi Ekonomi berjalan di rel yang tepat guna dan tepat sasaran.

Oleh karena itu hal-hal yang harus dihindarkan dalam Demokrasi Ekonomi, kita sebut dengan “ciri-ciri negatif” adalah sebagai berikut:

1. Sistem “Free Fight Liberalism” yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dimana perekonomian Indonesia terpuruk, sehingga struktur posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia menjadi lemah. (kini diperdebatkan dan di analisis, mengapa Indonesia kalah dengan negeri kecil Singapura maupun rumpun tetangga yakni Malaysia).

2. Harus dihindari Sistem Etatisme yakni negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit perekonomian di luar sektor negara. (Hal ini ditataran nasional menjadi fakta, banyak negara dan apratur ekonomi negara semakin merajalela).

3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk MONOPOLI yang justru merugikan masyarakat banyak. (Bicara tentang monopoli masih banyak pengusaha di Indonesia menumpuk kekayaan yang dalam satu wadah demi untuk melanggengkan usaha, kekayaan serta kekuasaan, melalui produk hilir dan hulu. Dalam hal ini kekuasaan dapat dibeli dengan “money politic”).
Tata ekonomi Indonesia masih diwarnai oleh kebijakan yang sangat dekat dengan sistem Liberalisme. Kemampuan dan untuk membantu serta membimbing pertumbuhan bagi golongan pengusaha lemah kecil, masih jauh api dari panggang. Oleh karena itu ekonomi Indonesia harus sesuai dengan prinsip percaya kepada kemampuan sendiri. Untuk itu bentuk koperasi yang justru sesuai dengan UUD-1945, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan tingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menunaikan PERANAN yang sesungguhnya dalam menciptakan pembangunan nasional secara menyeluruh dari Sabang hingga Merauke.

Yang lebih menarik lagi adalah persiapan dari pemerintah yang tentu saja harus bekerja sama antara perusahaan milik negara, pemerintah, dunia usaha swasta dan KOPERASI. Ternyata hal tersebut belum dijalankan sepenuhnya hingga tidak heran jika terjadi demo (unjuk rasa) serta tuntutan dan protes kerena ketidak adilan mengelola pembangunan nasional.

Kita  harus menyadari Tata Ekonomi Indonesia terdiri dari 3 kekuatan kelompok ekonomi yakni: Perusahaan Milik Negara (BUMN) Perusahaan Swasta dan KOPERASI. Ketiga kekuatan ekonomi tersebut dilihat dari struktur kemasyarakatan maka yang terbanyak adalah Pengusaha Lemah atau pengusaha kecil. Sedangkan kelompok swasta kecil jumlahnya tetapi menguasai modal yang luar biasa. BUMN ada yang sukses dan yang belum mampu berkembang.

Golongan ekonomi lemah atau kecil perannya sangat penting. Tanpa golongan ekonomi lemah maka arus lalulintas barang dan jasa akan terhambat.

Semoga kebijaksanaan ekonomi dalam rangka melaksanakan Demokrasi Ekonomi dimasa mendatang akan lebih cerah. Untuk itu perlu adanya perubahan sistem dari liberalisme menuju sistem Pancasila sesuai dengan petunjuk arahan dalam Konstitusi UUD-1945.*

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.