Sabtu, 27 Juli 2013 12:29:22 WIB

PPS Kota Malang Ancam Boikot Pilgub

ilustrasi-pemilu

SURABAYA(Pos Kota)-– Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Malang mengancam memboikot tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim. Mereka tak mau melanjutkan tahapan pembentukan Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jika tuntutan tentang revisi anggaran tak dikabulkan.

Juru bicara 42 PPS se Kota Malang, H. Amir Mukminin, mengatakan, banyak kejanggalan sudah dirasakan sejak pelantikan PPS pada Februari lalu. “Ada yang tak sinkron antara banyaknya pekerjaan dengan plot anggaran. Karena itu kami menuntut revisi anggaran,” ucap Amir.

Menurutnya, sebelumnya ada pertemuan antara seluruh perwakilan 57 PPS dengan komisioner KPU Kota Malang. Namun jawaban dari KPU dirasa tak memuaskan dan pertemuan berakhir deadlock atau tak menghasilkan kesepakatan apapun. Akhirnya, ada 42 PPS se Kota Malang yang menandatangani surat pernyataan dan memberi deadline KPUD Kota Malang pada 2 Agustus.

Jika sampai batas waktu itu tetap tak ada kejelasan, boikot bakal diwujudkan. “Kalau tetap tak ada kejelasan, kami menolak meneruskan tahapan pelaksanaan pilgub,” ujar Amir.

Dijelaskannya, untuk gaji ada perbedaan yang sangat jauh. Saat pelaksanaan pemilihan walikota (pilwali) Malang pada Mei lalu, petugas PPS mendapat gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan. Saat pelaksanaan pilgub Jatim, gaji mereka malah turun menjadi Rp 350 ribu per bulan.

Untuk anggaran alat tulis kertas (ATK), saat pilwali PPS mendapat alokasi sebesar Rp 300 ribu, sedangkan dalam pilgub ini hanya sebesar Rp 10 ribu. ATK ini termasuk untuk pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menariknya, gaji untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) malah naik. Jika saat pilwali Ketua PPK digaji sebesar Rp 1,250 juta per bulan dan anggota PPK digaji sebesar Rp1 juta per bulan. Saat pilgub ini gaji mereka malah naik menjadi Rp 1,5 juta per bulan untuk ketua dan Rp 1,250 juta untuk anggota PPK.

Komisioner KPUD Kota Malang, Zainuddin, membenarkan adanya ancaman boikot dari petugas PPS. Salah satu tahapan pelaksanaan pilgub yang bisa terancam adalah pembentukan panitia KPPS yang dijadwalkan pada 2 – 8 Agustus.  “KPPS sekarang kan belum terbentuk, dan bisa terancam tahapan ini jika memang benar PPS memboikot,” tutur Zainuddin.

Dikatakannya, anggaran pelaksanaan pilgub Jatim berasal dari APBD Jatim. Sehingga semua kebijakan dalam hal ini ditentukan oleh KPUD Jatim. Lain lagi jika pelaksanaan pilwali karena semua direncanakan oleh KPU Kota Malang karena anggaran dari APBD Kota Malang.
“Kami berharap PPS tetap rela dan melaksanakan semua tahapan. Tapi kami tetap berjanji untuk menyampaikan aspirasi mereka ke KPU Jatim,” pungkas Zainuddin.(nurqomar)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.