Kamis, 22 Agustus 2013 18:57:34 WIB

10 Tahun Buron, MA Kabulkan PK Sudjiono Timan

Sudjiono Timan-n

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung belum dapat menindaklanjuti putusan MA (Mahkamah Agung), yang mengabulkan PK (Peninjauan Kembali) koruptor buron Sudjiono Timan, karena belum menerima salinan putusannya.

“Bagaimana saya menanggapi dan langkah yang akan dilakukan? Salinan putusan belum kita terima,” kata Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Andhi Nirwanto kepada wartawan di Kejagung, Kamis (22/8).

Begitu juga saat ditanyakan tentang langkah eksekusi putusan tersebut, dimana terpidana masih buron hingga tahun ke-10. “Nantilah, saya harus pelajari terlebuh dahulu putusannya,” kilahnya.

PK diajukan oleh ahli warisnya, dalam hal ini isteri terpidana, sesuai pasal 263 ayat 1 KUHAP). Pengajuan ini guna mensiasati SEMA 2012, yang mengharuskan PK diajukan oleh terpidana dan atau ahli waris.

Terpidana Sudjiono Timan sudah dinyatakan buron sejak 10 tahun lalu dan menjadi target pengejaran oleh Tim Pemburu (aset) Koruptor, yang kini diketuai oleh Basrief Arief setelah Wakil Jaksa Agung selaku ketua, pensiun 1 Juli lalu.

ANULIR PUTUSAN HAKIM

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK mantan Dirut PT BPUI (Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), seperti dikutip dalam laman MA, Kamis (22/8).

Putusan ini sekaligus menganulir putusan Hakim Agung kasasi MA yang menghukum selama 15 tahun.

Menurut Karo Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, Kamis malam, Majelis yang memeriksa perkara PK, terdiri  Andi Samsan Nganro, Abdul latif, Sri Murwahyuni, Uhadi  dan Sophian Marthabaya. Dengan panitera pengganti Juyamto. Perkara  bernomor 97 PK/Pid.Sus/2012.

Dalam perkara kasasi yang diketuai oleh Bagir Manan (Ketua MA saat itu) dengan anggota Iskandar Kamil, Artidjo Alkostar, Parman Suparman dan Abijoto, Sudjiono Timan juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp369 miliar, denda sebesa Rp50 juta, 3 Desember 2004.

Perkara ini terkait pemberian pinjaman kepada Festival Company Inc milik pengusaha papan atas sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd 19 juta dolar AS, KAFL  34 juta dolar AS  dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98,7 miliar.

Total kerugian negara sekitar Rp 120 miliar dan USD 98,7 juta. Dalam kasus ini mantan Komisaris Utama PT BPUI Ali Wardhana sempat dijadikan tersangka, namun tidak diketahui perkembangannya.

Sejumlah pengusaha Arifin Panigoro, Prajogo Pangestu sempat disebut-sebut namanya terkait dengan pemberian pinjaman oleh BPUI yang seharusnya buat ekonomi menengah, tapi justru disalurkan ke konglomerat. (ahi/d)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.