Sunday, 23 September 2018

Lima Tahun Sudah Dugaan Korupsi di Bukopin Mengendap di Kejaksaan Agung

Kamis, 22 Agustus 2013 — 7:14 WIB
ahadonamasa228

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung tidak akan pernah menghentikan penyidikan (SP3) kasus penggadaan drying centre (alat pengering gabah) di Bank Bukopin, yang diduga merugikan negara sekitar Rp76 miliar.

“Tidak, tidak. Kasus ini belum maju (dilimpahkan ke pengadilan),semata menunggu audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” tegas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto di Kejagung, Rabu.

Alasan Andhi, tim penyidik sudah mengantongi audit independen dan ditemukan kerugian negara dalam proyek yang diadakan 2004 di lima wilayah Divre Bulog. Sebagai upaya meyakinkan tim penyidik, maka dirasa perlu meminta audit BPKP. “Kita berharap, audit BPKP diperoleh sehingga berkas perkara ini segara dituntaskan (dengan diajukan ke pengadilan.

LIMA TAHUN

Penanganan dugaan korupsi proyek alat pengering gabah sudah disidik sejak 2008 dan ditetapkan 10 orang eksekutif Bank Bukopin sebagai tersangka dan seorang Kuasa Direktur PT Agung Pratama Lestrari Gunawan
Ng. Mereka tidak dicekal dan ditahan.

Komisi III DPR pun sempat mempertanyakan ke Jaksa Agung Basrief Arief dalam rapat kerja, beberapa waktu lalu. Namun Basrief berdalih tertundanya kasus itu, karena saham pemerintah kurang dari 50 persen
sehingga tidak dapat dihitung kerugian negaranya.

Namun dengan terbuktinya perkara Elnusa di Pengadilan Negeri Bandang dan diperkuat Mahkamah Agung, yang bangunan kasusnya sama dengan Bukopin, maka dirinya memerintahkan tim penyidik menuntaskan kasus
Bukopin hingga ke pengadilan.

Kesepuluh tersangka kasus ini, adalah Harry Harmono, Zulfikar Kesuma Prakasa, Elly Woeryandani, Bukopin Suherli, Linson Harlianto, Eddy Cahyono, Dhani Tresno, Aris Wahyudi, Anto Kusmin dan Sulistiyohadi.
(ahi)

  • Fisa Fisabilillah

    Biasalah, setoran ke Kejagung mgkin masih lancar, jadi sengaja tdk sgra dilimpahkan ke pengadilan, lumayan buat ATM para jaksa. Bgtulah mentalitas sebgian bsr para jaksa kt di ngri ini. Nti kl yg berperkara udah bangkrut diperas, ga mmpu setor lg, baru dlmpahkan. Mmprihtinkn….

  • rick

    Kalau ada Undang undang yg isinya “HUKUMAN MATI UNTUK PARA KORUPTOR” maka masalah tersebut pasti sudah selesai

  • Abdul Latif

    Sudah Menjadi Rahasia Umum kalau Banyak Oknum kejaksaan yg terus menunda Pelimpahan Kasus Korupsi ke Pengadilan agar para tersangka dapat dijadikan sapi Perah , dan kalau sudah tidak ada lagi uang Perasan barulah Kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan …. Duhaaai para KORUPTOR didunia saja sudah disiksa dan di Peras sama para Hantu Kejaksaan belum lagi menghadapi SAKARATUL MAUUT YANG TIDAK KENAL DENGAN SOGOKAN….. Haaii Hantu Kejaksaan …. Uang Haram yang kalian dapatkan untuk memberi makan anak Istrimu Akan menjadi BUMERANG BAGI DIRIMU ,,, dan akan menyiksamu lebih BERAAAT lebih SAAKIIT dari Perlakuanmu Menyiksa Para KORUPTOR …. EEEIIIIIITTTT TUNGGU DULU … bagi kalian yg tidak Punya Anak Istri …. SEMUA ORANG TERDEKATMULAH YANG AKAN MENYIKSAMU LEBIH MENYAKITKAN ……

  • Enak Tenan

    Tangkap dan penjarakan dulu para KORUPTORnya, kalau sudah ditangkap/Penjara, mau diproses atau tidak diproses, mau dilanjutkan atau didiamkan, mau diteruskan atau dimangkrakkan terserah Para Penegak Hukum Kejaksaan selaku wakil Tuhan di Dunia.