Sunday, 15 September 2019

Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan ke-2 Tahun 2013

Rabu, 28 Agustus 2013 — 0:58 WIB

JAKARTA (Pos Kota)- Perttumbuhan perekonomian Indonesia dilaporkan melambat pada triwulan ke-2 tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi yang semula sudah mencapai level 6,3 persen, kini justeru menuju pada 5,9 persen.

Melambatnya pertumbuhan perekonomian dalam negeri tersebut kata Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar harus direspon cepat baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Jangan sampai melambatnya pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut dan menimbulkan dampak lebih besar bagi kesejahteraan penduduk.

“Taruhannya sangat besar jika kita gagal merespon dan mengambil tindakan penyelamatan,” papar Mahendra Siregar disela diskusi Law & Business Forum 2013 dengan tema sistem perpajakan dan kepastian berusaha  yang diselenggarakan Media Group, Selasa (27/8).

Kementerian Keuangan dikatakan Mahendra sudah menelorkan empat kebijakan untuk merespon melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut. Empat paket kebijakan tersebut meliputi penetapan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%.

Lalu paket kedua pemerintah memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.  Paket ketiga pemerintah berkoordinasi dengan BI menjaga gejolak harga dan inflasi.. Dan paket keempat pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi.

Paket-paket kebijakan tersebut diharapkan bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia ditengah makin memburuknya perekonomian global.

Menurut Mahendra, tahun 2014 Indonesia akan memasuki tahun politik diselenggarakannya pemilu. Tingkat kesulitan ekonomi yang mengemuka di tengah pemilu tentu memiliki resiko tinggi. Tidak hanya dari sisi penurunan pertumbuhan hingga penurunan penciptaan lapangan kerja, tapi juga keseluruhan momentum reformasi.

Menurut Sofyan Wanandi, Ketua Apindo, untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, pajak menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. “Maksimalkan penarikan pajak terutama pada obyek pajak yang selama ini belum tergarap,” katanya.

Ia mengaku sudah mengajak para pengusaha agar menyelesaikan kewajiban pajaknya mengingat dalam kondisi apapun pembangunan Negara harus terus berlanjut.

“Pajak dalam kondisi seperti apapun harus dipenuhi karena pembangunan negara harus terus berlanjut,” katanya.

Sementara itu Prof. Ariawan Gunadi pakar hukum pajak UI mengatakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, tugas pemerintah adalah meyakinkan kepada setiap wajib pajak dengan menciptakan system yang protektif yang bisa melindungi wajib pajak dari tuntutan hukum. Jangan sampai sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak membayar pajak, sama dengan mereka yang melakukan kesalahan adminsitratif saat melunasi pajak.

“Peraturan tentang pajak jangan sampai menimbulkan multi tafsir sehingga tidak membuat orang ketakutan untuk membayar pajak,” pungkasnya.  (inung/d)