Friday, 23 August 2019

Tahun 2030 Jumlah Penduduk Usia Produktif Capai 180 Juta

Jumat, 30 Agustus 2013 — 20:58 WIB
Sarjana

JAKARTA (Pos Kota)- Indonesia tengah menikmati perjalanan bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada puncak bonus demografi yakni tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 180 juta jiwa.

Besarnya proporsi penduduk usia produktif tersebut kata Kepala BKKBN Fasli Jalal dengan sendirinya akan menurunkan rasio ketergantungan penduduk. Artinya rasio tanggungan penduduk usia produkif terhadap penduduk usia lansia dan balita makin mengecil.

“Pada puncak bonus demografi tahun 2030, diperkirakan rasio ketergantungan penduduk berkisar antara 44 hingga 46 persen,” papar Fasli, kemarin.

Dengan rasio 44-46 persen, maka setiap 100 ribu penduduk usia produktif hanya akan menanggung 44-46 penduduk lansia atau balita.

Menurut Fasli besarnya jumlah angkatan kerja pada puncak bonus demografi tidak serta merta menjadi sumberdaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. “Sepanjang kita tidak bisa memanfaatkan besarnya angkatan kerja tersebut, tentu bonus demografi akan menjadi sesuatu yang sia-sia,” lanjutnya.

Setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar bonus demografi mampu membawa perubahan kesejahteraan penduduk. Yakni penduduk harus berkualitas dengan pendidikan yang memadai, penduduk usia produktif harus terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan ditingkat rumah tangga serta meningkatnya jumlah perempuan yang masuk dalam pasar kerja.

Dari sisi kualitas penduduk usia produktif lanjut Fasli, Indonesia saat ini masih menghadapi rata-rata lama sekolah yang masih sangat rendah yakni 5,8 tahun.  “Diperkirakan lebih dari separuh penduduk tidak menyelesaikan pendidikan SD, dan itu tercermin dari proporsi angkatan kerja yang didominasi pendidikan SD,” lanjut Fasli.

Agar bonus demografi dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya hingga mencapai puncak window of opportunity menurut Fasli seluruh kebijakan pembangunan nasional hendaknya dapat bersinergi dan diarahkan secara konstruktif.  Antara lain melalui pengendalian kelahiran, revitalisasi program KB agar angka kelahiran total bisa diturunkan sehingga memberikan peluang lebih besar pada perempuan untuk masuk ke lapangan kerja.

Di sisi lain, pendidikan harus lebih serius menangani angka drop out sekolah, meningkatkan program wajib belajar lebih dari 12 tahun, dan mengarahkan pendidikan lebih kepada pendidikan vokasional (kejuruan) sehingga tercipta iklim entrepreneurship. (inung/d)