Wednesday, 21 November 2018

Transportasi Jakarta Buruk Pengusaha Rugi Besar

Jumat, 27 September 2013 — 6:30 WIB
ilustrans

JAKARTA (Pos Kota) – Transportasi di Jakarta dinilai sangat buruk. Ketidakpastian waktu perjalanan membuat pengusaha rugi besar. Karena itu, pemerintah harus konsisten membenahi transportasi di ibukota.

Hal itu diutarakan Ketua Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta, Eddy Kuntadi. “Lamanya waktu perjalanan membuat pengusaha kehilangan peluang bisnis atau profit. Ini merugikan dunia usaha,” katanya di sela-sela dialog tentang Mass Rapid Transit (MRT), salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (26/9).

Dirinya berharap, kebijakan politik Pemprov DKI Jakarta terhadap transportasi tidak membuat dunia usaha menjadi lesu. Keberadaan angkutan massal MRT diharapkan tidak membuat pengusaha lokal kehilangan sumber usahanya.

Pakar Transportasi Intitut Teknologi Bandung, Ofyar Z Tamin, mengatakan kemacetan dapat diatasi jika pemerintah memiliki itikad baik dan konsisten memperkuat transportasi massal. Karena mayoritas pengguna kendaraan pribadi berasal Bogor, Depok,Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). “KRL dan Transjakarta masih menjadi andalan, namun angkutan itu belum mampu memenuhi kebutuhan pergerakan warga dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan murah,” ucapnya.

Menurutnya angkutan massal harus didukung oleh jalan berbayar, pembatasan lahan parkir, tarif parkir tinggi, pembatasan usai dan kepemilikan kendaraan pribadi dan pajak kepemilikan kendaraan pribadi. “Semua tergantung political will pemerintah. Mau macet selesai atau idak?,” ujarnya.

PEMERINTAH PUSAT

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Wiryatmoko, mengatakan masalah kemacetan di Ibukota multi kompleks. Program yang direncanakan pemprov dengan kebijakan pemerintah pusat banyak yang betolak belakang. “Pemerintah pusat setengah-setengah membantu kami dalam menyelesaikan masalah transportasi,” katanya.

Wiryatmoko mengaku pihaknya tidak dapat menyelesaikan kemacetan lalu lintas tanpa bantuan pemerintah pusat. Kemacetan menjadi hal yang lumrah, masyarakat tidak peduli macet. Mereka tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi. “Kami hanya berusaha membuat jalur Transjakarta steril, tapi kebijakan mobil murah membuat Jakarta kesulitan menyelesaikan kemacetan,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini kerugian akibat kemacetan mencapai Rp35 triliun/tahun dan akan meningkat menjadi Rp65 triliun/tahun pada 2020. Study on Integrated Tranportation Master Plan Phase II (SITRAMP II) menyebutkan, saat ini kerugian membuat bensin yang terbuang sia-sia mencapai Rp12 triliun/tahun dan biaya operasional kendaraan Rp23 triliun/tahun. (guruh/st)