3,8 Juta Guru Seluruh Indonesia Ancam Mogok Mengajar

Sabtu, 28 September 2013
ilustrasi-mengajar

JAKARTA (Pos Kota)- Sekitar 3,8 juta guru dari seluruh Indonesia akan melakukan aksi mogok mengajar. Aksi tersebut rencananya digelar pada 5 Oktober 2013 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Internasional.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, mogok mengajar secara massal tersebut merupakan bagian dari hasil rapat akbar Pengurus Besar PGRI. “Kami menempuh cara seperti ini karena kecewa dengan respon pemerintah yang sangat lamban dalam menangani berbagai persoalan guru di tanah air,” jelas Sulistyo didampingi Ketua Harian PGRI Nelson Pormalingga, kemarin.
Beberapa persoalan guru yang tak kunjung ditangani dengan baik di antaranya  urusan sertifikasi guru yang makin amburadul, pemerataan distribusi pendidik, tunjangan sertifikasi, inpassing atau penyetaraan guru swasta seperti PNS yang kini malah dihapus, pengangkatan guru honorer, dan lainnya.
Soal pemenuhan kekurangan guru, Sulistyo mengatakan saat ini jenjang SD kekurangan sekitar 440 ribu guru. Karena tidak dipenuhi pemerintah, jumlah guru honorer membludak. Sedangkan di SMP kekurangan 150 ribu guru BK (Bimbingan Konseling).
Sementara untuk urusan sertifikasi guru, Sulistyo mengamati setiap tahun semakin buruk. Ia mengatakan saat ini sejatinya masuk pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga. “Tetapi untuk triwulan kedua saja masih banyak yang belum dicairkan,” sambungnya.
Surat pemberitahuan aksi massal tersebut dijelaskan Sulistyo sudah dikirim kepada  Presiden SBY, Mendikbud Mohammad Nuh, hingga Kapolri Timur Pradopo. “Kami tak perlu menunggu izin kepolisian karena aksi yang dilakukan guru adalah aksi damai,” tukasnya.
Ia menjelaskan di tingkat sekolah aksi doa bersama dilakukan seluruh guru. Meskipun anjurannya hanya sepuluh menit, Sulistyo mengatakan pada hari Sabtu tersebut semua kegiatan pembelajaran ditiadakan. “Doa bersama ini tentu butuh persiapan pada jam-jam sebelumnya,” katanya.
Sulistyo berharap aksi mogok massal tersebut bisa mengundang perhatian instansi terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar segera mengimplementasikan kebijakan Presiden terkait profesi guru dengan lebih baik.(inung/yo)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.