Sunday, 16 December 2018

Hadang Mobil Murah

Pemprov DKI Naikkan Pajak Kendaraan

Rabu, 2 Oktober 2013 — 9:23 WIB
iluspepmprov

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) menjadi 20 % dan pajak pemilikan kendaraan bermotor (PKB) 2 %. Langkah ini untuk menghadang mobil baru yang dikeluarkan pemerintah pusat dan mengerem warga jor-joran membeli kendaraan.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, mengatakan menaikkan pajak kendaraan merupakan salah satu upaya mengendalikan kemacetan Jakarta, dengan menekan kepemilikan kendaraan bermotor. “Harga kendaraan pribadi itu bisa saja murah, tapi pajaknya akan dinaikkan,” ucapnya, Selasa (1/10).

Selama ini tarif BBN-KB di Jakarta 10% dari harga jual, nantinya menjadi 20%. Nilai tarif pajak 10 % itu dianggap masih rendah. Karena itu, warga masih mampu membeli kendaraan baru.

Indikasi ini terlihat dari data semester pertama 2013 pertumbuhan kendaraan pribadi masih tinggi di Jakarta, yakni berkisar 500-600 unit/hari. Umumnya pertumbuhan itu terjadi kendaraan sepeda motor.
Selain itu, market share dari penjualan kendaraan pribadi secara nasional 26% terdapat di Jakarta. Dengan demikian perlu disesuaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD 2013 dari sektor BBN-KB yang semula Rp5,2 triliun menjadi Rp5,8 triliun.

UU PAJAK & RETRIBUSI

Bukan itu saja, pemprov juga akan menaikan tarif PKB dari 1,5% menjadi 2%, untuk kendaraan pertama. Untuk kendaraan kedua atau selanjutnya bisa 4%. Ketentuan ini berdasarkan UU nomor 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Di dalam UU itu disebutkan, tarif PKB pribadi serendah-rendahnya 1% sampai 2%. Sedangkan pajak progresif, untuk kendaraan kedua hingga seterusnya, tarif PKB paling tinggi sebesar 10%.

Adapun target PAD yang diterima Pemprov DKI dari sektor pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor, selain BBN-KB, yakni PKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Untuk PKB ditargetkan Rp4,4 triliun dan PBB-KB sebesar Rp1,1 triliun.

Iwan menegaskan kebijakan ini dapat juga diterapkan oleh pemerintah daerah lain melalui keputusan Kemendagri. Pasalnya hal ini tidak akan optimal jika tidak diikuti pemerintah daerah lainnya. Terutama pemerintah daerah mitra.seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Karena tidak menutup kemungkinan nantinya masyarakat akan membeli kendaraan di luar Jakarta namun mengoperasikan di sekitar wilayah ibukota. (guruh/st)

  • UNTUNGSETIA

    se Indonesia hrs menerapkan pajak se-tingginya terutama utk mobil2/motor2 yg relatip baru,awas pemasukannya bocor

  • annokia

    Suka” Pemerintah ajalah …. semua naik , trus yg “enakin” rakyar itu APA.? Seneng liat rakyat susah