Tuesday, 20 November 2018

Tahu – Tempe – Kecap

Jumat, 4 Oktober 2013 — 9:47 WIB

Menjadi keheranan bagi semua lapisan masyarakat bahwa pemerintah begitu mudah dipermainkan para pedagang besar kedelai di negeri kita ini. Sudah lama kita mengetahui bahwa hasil kedelai dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Jadi harus ada impor.

Mulai nenek-moyang kita makanan berbasis kedelai ini menjadi makanan bergizi yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat kelas bawah, tahu dan tempe menjadi pilihan utama untuk jadi teman nasi atau lawuh. Daging dan telor tidak terjangkau bagi pelaku ekonomi rakyat. Di warteg atau warung nasi porsi standar adalah nasi-tahu/tempe-sayur dan sambal. Daging dan telor menjadi tambahan extra yang mahal. Sebagai penambah selera adalah kecap. Penjual makanan dengan gerobak dorong atau pikul banyak memanfaatkan tahu atau tempe. Pecel, gado-gado, ketoprak, dan masih banyak yang lain.

Tahu-tempe-kecap, semuanya memakai kedelai sebagai bahan bakunya. Makanan utama rakyat bawah disamping nasi. Anehnya, mengapa makanan rakyat ini pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Kita  mengetahui bahwa pengusaha itu serakah. Cari untung besar. BULOG pun hanya berkowar-kowar sudah punya ijin, impor kedelai, tapi hanya omdo (omong doang).

Masyarakat menengah dan ataspun sudah menggemari makanan berbasis kedelai ini. Di restoran makanan Jepang atau Cina, banyak sekali makanan yang memanfaatkan tahu. Belum lagi susu kedelai yang mulai merambah kemana-mana. Bedanya pembeli mereka adalah kalangan atas yang tidak terganggu dengan kelangkaan kedelai dan harga kedelai yang melambung.

Siapa atau menteri mana yang harus mengurusi kedelai ini? Mereka terus rapat dan berkoordinasi, katanya, tapi hasilnya sama saja. Upaya pengusaha produsen tahu dan tempe memberhentikan produksi untuk sementara, sudah benar. Mereka tidak ingin juga membebani pembeli yang umumnya mesyarakat golongan ekonomi rakyat. Rupanya menteri pertanian sedang sibuk mengurusi perkara daging impor. Itu yang jadi prioritas, karena urusannya dengan golongan masyarakat menengah dan atas, serta partai politik.

Tahu dan tempe, bukan saja menjadi ‘lawuh’, atau teman nasi, melainkan juga sudah menjadi cemilan yang meluas. Penjual gorengan di pinggir jalan dan di sekitar sekolah selalu menyediakan tahu dan tempe goreng.

Masyarakat bawah berhak menikmati hidup sekadarnya. Bisa makan enak dengan tahu dan tempe. Menjadi lebih gurih dimasak dengan bawang merah dan putih. Meningkatkan nafsu makan dengan cabe. Menambah lezat makanan dengan kecap. Tetapi sialnya kedelai, bawang, cabe entah mengapa harganya melambung. Bohong, kalau pemerintah tidak tahu siapa yang bermain?

Implikasi mahalnya kedelai, bisa muncul kembali tempe bongkrek, di beberapa daerah Pulau Jawa, walaupun sudah dilarang. Tempe yang dibuat dari sisa pembuatan minyak kelapa(bungkil) atau sisa kelapa parut. Asam bongkrek yang terkandung didalamnya bisa mematikan manusia. Kita pernah mengalaminya di sekitar akhir tahun 1980an.

Semoga saja para pemimpin kita menyadari ini, jangan berebut menjelang Pemilu dan Pilpres 2014. Apakah kita perlu ada kementerian urusan rakyat kecil? (rahardi@ramelan.com)