UP2K – PKK Hindarkan Warga Dari Jeratan Rentenir

Jumat, 8 November 2013
jkn811

BOGOR (Pos Kota) – Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor mampu menyelamatkan warga dari jeratan rentenir.

“Selama ini banyak warga meminjam lewat rentenir, kini mereka diberikan modal dari program UP2K-PKK. Artinya kegiatan ini mampu menyelmatkan warga dari jeratan renetinir,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kayumanis Nining Dudum Dumyati, Jumat.

Lewat UP2K-PKK, katanya mereka dibina berwirausaha, mulai dari managemen hingga, menyajikan makanan yang dijual. Selain itu, dapat merekrut pengangguran sebagai pekerja dan menghimpun modal dari asyarakat atau lembaga lainnya, “Ke depan kita berharap UP2K PKK bisa berbentuk koperasi, “ harapnya.

Ketua kelompok khusus UP2K PKK Kelurahan Kayumanis Lilis Sulistyawati menjelaskan, UP2K-PKK memulai usaha 2007 dengan modal awal Rp 800.000. Sampai triwulan September 2013 sudah mencapai Rp. 71.200.000. “Peningkatan ini mencapai 152,14 persen,” jelasnya.

Semula dua kelompok usaha yang meminjam, kini kegiatan usahanya telah terhimpun sebanyak 46 orang anggota.”Keberhasilan ini tidak terlepas dari pembinaan dan arahan dari SKPD di lingkungan Pemkot Bogor,” katanya.

Dalam megembangkan UP2K PKK, pihaknya juga bermitra dengan lembaga yang peduli dengan kegiatan ini. Misalnya,bermitra dengan Bank Jabar Banten (BJB) cabang Bogor, Bank Mandiri Syariah, KCP Pomad Bogor, PT. Giant Yasmin, PT. Kembar Intiland, PT.Mulia Aldana Indonesi.

Keberasihan ini membuat kita juara pertama dalam lomba UP2K PKK se-Kota Bogor dan diikutsertakan dalam lomba UP2K PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. (iwan)

Tesk ; Salah satu usaha panganan kue yang dibina UP2 KK PKK Kelurahan Kayumanis

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.