Monday, 19 November 2018

Demokrasi Indonesia

Senin, 25 November 2013 — 11:47 WIB

Oleh Harmoko

DALAM catatan David Reeve (peneliti, sejarawan, pengajar bahasa dan pengkajian Indonesia di Australia), nilai ”demokrasi” di Indonesia diperdebatkan sejak 1919 di Taman Siswa. Sutanto Suryokusumo, misalnya, pada pertemuan rutin Selasa Kliwon menolak gagasan demokrasi Barat. Dia menganggap, demokrasi Barat memprioritaskan ideologi daripada tindakan sosial.

”Dalam demokrasi Barat suara mayoritaslah yang menentukan apa yang benar, bukan ketentuan tentang kebaikan dan keadilan,” katanya.

Tahun 1920 Suryokusumo membuat pernyataan yang sangat mirip dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, menolak keras tentang hak dan kesetaraan politik. ”Orang-orang yang bijak hendaknya menjadi pemimpin negara dan harus dipilih oleh orang bijak, bukan oleh rakyat,” katanya.

Itulah sistem demokrasi yang kemudian dirumuskan menjadi sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rakyat memilih orang-orang bijak berjenjang dari bawah ke atas. Orang-orang yang terpilih itu duduk di MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, di MPR itulah mereka bermusyawarah untuk menentukan pemimpin negara. Bukan rakyat langsung memilih pemimpin negara seperti yang berlaku pada demokrasi liberal dan kini dianut oleh Indonesia.

Bagi kita bangsa Indonesia, sejak kemerdekaan sebenarnya sudah memiliki alat bernegara yang final, yakni Pancasila dan UUD 1945. Tinggal bagaimana kita menggunakan alat ini sebaik mungkin. Tapi, sayang, oleh kepentingan asing orang Indonesia dibikin selalu ribut tentang alat, sehingga tak sempat bekerja. Pancasila dan UUD 1945 adalah alat yang final bagi yang ingin segera bekerja, namun belum final bagi yang ingin ribut melulu karena malas bekerja.

Apa yang terjadi? Kita sama-sama merasakan seperti yang pernah disitir oleh Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1929, ”Kebudayaan Indonesia terancam oleh individualisme, egoisme, dan materialisme Barat. Tanpa menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan, niscayalah kita akan mendapat pergerakan borjuis, yang hanya akan memberi kenikmatan pada borjuis, yakni orang-orang kaum atasan dan pertengahan. Sedangkan rakyat akan terus hidup sengsara.”

Sejak itu, hingga kini, diskusi tentang nilai-nilai Timur dan Barat pun terus bergulir.  Menyikapi pro dan kontra para pendiri republik dulu, surat kabar Asia Raya edisi 4 Mei 1945 pada tulisan Tajuk Rencana-nya memuji para intelektual Indonesia yang menentang cara berpikir Barat. ”Telah tiba waktunya bagi kita untuk memupuk kekuatan spiritual di Indonesia, menggunakan kebudayaan Timur sebagai dasarnya, sambil mengambil apa yang baik dari ilmu pengetahuan Barat. Kekuatan spiritual Timur adalah yang selalu mencari penyatuan dengan alam,” tulis Asia Raya.

Bung Karno sebagai poros kepemimpinan nasional kala itu dihadapkan pada dua kubu tersbut, sementara pengaruh asing terus merasuk di Indonesia. Wacana tentang demokrasi khas Indonesia yang berintikan nilai-nilai kearifan Timur pun terbengkalai, terabaikan, hingga bangsa kita akhirnya takhkluk pada kepentingan Barat, sampai sekarang.

Menilik carut-marutnya sistem ketatanegaraan akhir-akhir ini, tidak ada salahnya kita kembali mengkaji keunggulan bangsa kita sendiri, bangsa yang sebenarnya memiliki nilai-nilai kas Nusantara, sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Inti ajaran itu adalah musyawarah dan gotong royong, seperti berulangkali didengunkan oleh para pendiri republik ini pada zamannya.

Catatan ini perlu kita kemukakan, agar perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita tidak sia-sia, agar rakyat tidak terus sengsara seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro tersebut di atas—bahwa kita ini bangsa Timur, bukan Barat. (*)