Tuesday, 25 September 2018

DPR: Pemekaran Daerah Sering Terganjal Sikap Elit Politik

Senin, 25 November 2013 — 12:36 WIB

JAKARTA (Pos Kota)  – Anggota Komisi II DPR RI, Rahman Halid,  menegaskan bahwa usulan-usulan pemekaran daerah di Indonesia, seringkali terganjal oleh sikap para elite politik di daerah bersangkutan. Dia memaparkan

faktor yang seringkali membuat elite politik bersikap pro dan kontra terhadap usulan pemekaran.

“Realistis aja, seringkali usulan pemekaran daerah yang disampaikan ke Komisi 2 DPR RI justru diganjal oleh elite-elite politik di daerah bersangkutan. Mereka tidak rela hasil sumber daya alam menjadi milik provinsi atau kabupaten hasil pemekaran,” ungkapnya di Jakarta, Senin (25/11).

Sikap-sikap semacam itu, tambahnya, akhirnya memunculkan konflik di daerah, antara elite politik yang pro dan kontra pemekaran. Tak jarang, konflik yang terjadi sampai menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan ketika terjadi demonstrasi menuntut dibentuknya kabupaten baru, Luwu Tengah.

“Yang sering terjadi, sikap-sikap pro dan kontra pemekaran memunculkan gesekan, dari yang sekedar aksi unjukrasa sampai pada bentrokan berdarah, seperti yang terjadi di Luwu Tengah. Itu membuat kita prihatin,’’ ujar Rahman.

Padahal, lanjut Ketua Asosiasi Pengusaha TV Kabel Sulsel ini, Komisi II sangat terbuka terhadap usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang diajukan,  asalkan memenuhi syarat –syarat yang sudah ditetapkan. Bahkan saat ini, Komisi II telah memasukkan 65 daerah untuk dibahas menjadi DOB, dari 127 usulan yang telah masuk ke DPR RI.

Lantas, bagaimana dengan daerah Luwu Tengah yang sempat bergolak karena merasa telah ditolak usulannya menjadi DOB?

“Kami menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak usulan pemekaran daerah Luwuk Tengah. Dan saat ini, setelah kita periksa ternyata persyaratan Luwu Tengah sudah lengkap, sehingga dimasukkan dalam 65 daerah yang diusulkan menjadi DOB di Komisi 2 DPR RI. Pada masa sidang periode ini akan kita bahas,” tegas Rahman.

(rizal/sir)