Tuesday, 23 October 2018

Presiden Mendatang Terkendala Multi Partai

Selasa, 10 Desember 2013 — 16:03 WIB
Pilpires-n

JAKARTA (Pos Kota) – Perjalanan pemerintahan di Indonesia yang memakai sistem presidentil masih tetap terkendala oleh adanya kenyataan politik kita yang multi (banyak) partai.

Presiden hasil Pemilu 2014, masih akan terus terbebani oleh politik banyak partai ini, ia terpaksa membuat koalisi gemuk, yang kenyataannya sulit bergerak.

“Siapa pun presiden yang terpilih nanti akan terjebak pemerintahannya dengan sistem politik model seperti ini, pemerintahan jadi sulit bergerak,” kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidatullah Gun Gun Heryanto dalam di MPR, kemarin.

Menurut dia, idealnya, sistem presidential itu hidup dalam alam politik multipartai yang sederhana, cukup 5 partai saja, bukan 9 partai atau bahkan lebih, seperti yang ada di Indonesia sekarang ini.

“Tentu saja harus ada penyederhanaan partai sehingga tercipta koalisi yang terbatas. Tapi, hal ini memerlukan keberanian parpol untuk berposisi beda secara tegas, tidak cair dan abu-abu,” ujarnya.

Menurut Gun Gun, ada lima masalah yang bakal menyulitkan perjalanan pemerintah. Di antaranya, problem sistemik, personalitas kepemimpinan, masalah struktural, fatsun politik, dan pertarungan opini di media.

“Kasus Hambalang dan Century misalnya, digunakan beberapa parpol untuk mendongkrak popularitas dengan cara menembak lawan politiknya, dalam hal ini Partai Demokrat,” terangnya.

Dengan kondisi kepartaian dan perpolitikan tersebut, kata Gun Gun, partai politik apapun yang memenangkan pemilu legislatif akan selalu terjadi pembagian kekuasaan atau ‘power sharing’.

“Siapapun presiden yang terpilih akan terjebak pada lingkaran politik transaksi, sehingga harus ada penyederhanaan parpol,” kata Gun Gun.

Presiden SBY ilih meskipun mempeoleh 60 persen suara dukungan rakyat pada pemilu presiden 2009, tapi pemerintahannya tetap tidak solid, karena pembentukan koalisi targetnya pragmatis.

Persoalan lainnya, kata Gun Gun, adalah struktural, di mana selama sekitar empat bulan sebelum pemilu legislatif, pemerintah memposisikan diri sebagai pemerintahan ad-hoc, sehingga tidak melakukan terobosan kebijakan politik yang strategis karena dinilai berisiko politik.

Seharusnya, kata dia, pemerintah tetap berani melakukan kebijakan strategis jika memang dibutuhkan.

Kemudian, persoalan keempat, kata Gun Gun, adalah etika atau fatsun politik, dimana pemerintah harus membagi kekuasaannya dengan kekuatan non-pemerintah, sehingga sikap Presiden SBY, berbeda dengan anjurannya sendiri untuk bekerja efektif.

“Misalnya larangan menteri untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai,” katanya. (winoto/d)