Monday, 15 July 2019

BPJS Diharapkan Mampu Layani Seluruh Masyarakat

Rabu, 18 Desember 2013 — 6:37 WIB
jangansama1812

JAKARTA (Pos Kota) – Program BPJS yang dimulai per-Januari 2014 diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Amburadulnya pelaksanaan KJS yang diterapkan Pemprov DKI dapat menjadi bahan evaluasi.

Direktur eksekutif LSIN (Lembaga Survei Independen Nusantara), Yasin Mohammad, mengatakan berbagai permasalahan yang hinggap pada pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI harus menjadi pelajaran bagi pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang digulirkan pemerintah pusat. Baik dari aspek kepesertaan, layanan kesehatan, pembayaran, maupun dalam hal kemitraan dengan pihak rumah sakit.

“Sejak bulan Juni lalu, LSIN telah mensurvei layanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Hasilnya sebanyak 81,4 % warga DKI setuju dengan syarat terhadap program pelaksanaan KJS. Namun sistem pelaksanaan KJS dibawah kontrol PT Askes dinilai masih amburadul,” tandas Yasin, Selasa (17/12).

Yasin mengemukakan, berdasarkan hasil survei, sistem BPJS inipun berpotensi menjadi amburadul. Mengingat sistem yang bakal diterapkan layaknya KJS di DKI.

KASUS HARDINI

Kasus yang menimpa Hardini, 28, Jalan Kramat Sawah III, RT03/02, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakpus, seakan menjadi bukti amburadulnya sistem KJS. Sulitnya prosedur mendapatkan pengobatan gratis membuat harapan warga miskin yang sakit radang sendi ini untuk sembuh hilang seketika.

Menurut, Suryo Mulyo, 60, ayah Hardini, sejak setahun terakhir putrinya tidak mendapat pengobatan. Ini terjadi karena adanya perubahan prosedur. “Sekarang tidak bisa langsung ke RSCM, harus minta rujukan dulu dari RSUD,” katanya, Sabtu (14/12).

Pengobatan putrinya, sebelumnya menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), dan sejak ada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dirinya tidak juga kunjung mendapatkan, meski telah mengajukannya.

PEMUTAKHIRAN DATA

Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris, mengatakan 14 hari menjelang berlakunya era BPJS, pemutakhiran data peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sudah selesai dilakukan oleh PT Askes selaku badan yang akan segera bertrasformasi menjadi BPJS.

Data tersebut kini sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk segera dikirim ke daerah.
Dipastikan bahwa per 1 Januari 2014, sekitar 121,6 juta penduduk Indonesia sudah bisa memanfaatkan kartu JKN dengan segala fasilitas pelayanan kesehatan yang melekat didalamnya. (lina/inung/guruh/bu/o)