Wednesday, 17 July 2019

BRI Diduga Jadi Alat Politik dan Perburuan Komisi

Rabu, 18 Desember 2013 — 16:49 WIB
bri

JAKARTA (Pos Kota)  – Setelah ada penyadapan oleh Australia, kini Bank Rakyat Indonesia (BRI) ingin punya satelit sendiri. Namun, keinginan BRI diduga  sangat potensial dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa. Karena itu, BRI harus mempertimbangkan dengan matang tentang rencana itu,  meski  dalihnya memperlancar sistem jaringan perbankan.

“Sekarang tahun politik, beberapa bulan lagi kita akan menggelar pemilu legislatif dan pemilu presiden. Semua yang bisa dimanfaatkan, ya diusahakan untuk dimanfaatkan. BRI salah satunya,” kata anggota Fraksi PDIP yang duduk di Komisi XI (Keuangan dan Perbankan DPR, Arif Budimanta, Rabu (18/12).

Hal itu disampaikan terkait  langkah sejumlah kalangan yang terlihat bersemangat mendorong BRI memiliki satelit sendiri. Menurut Arif, aroma pemanfaatan BRI untuk kepentingan politik ini sangat logis, mengingat transaksi dalam pembelian satelit mencapai triliunan rupiah. Artinya, tegas dia, di sana juga ada peluang mendapat fee (komisi) dan juga urusan lain yang terkait dengan uang dan bisa digunakan untuk kepentingan politik.

Arif menilai, untuk kepemilikan atau penguasaan satelit sendiri, bukanlah kompetensi  BRI, karena bank ritel terbesar di Tanah Air itu lebih kompeten di bidang perbankan, bukan satelit. Kecuali BRI adalah perusahaan komunikasi.

“Kalau alasannnya untuk mempermudah pelayanan nasabah dengan jaringan cabang yang tersebar di seluruh pelosok daerah, bukan dengan menguasai atau memiliki satelit. Sebab bank-bank lain saja tidak mengarah ke sana, terlalu besar biaya yang dikeluarkan, jadi tidak efisien,” ujar Arif.

Arif mengingatkan dana yang ada di BRI adalah milik masyaralat dan harus dikelola dengan baik serta profesional agar memberi keuntungan dan manfaat baik bagi bank maupun nasabah. “Karena itu transaksi nasabah, kerahasiaan nasabah, juga harus dijaga,” kata Arif. (winoto/yo)