Friday, 16 November 2018

Patrialis Akbar Ajukan Banding

Senin, 23 Desember 2013 — 19:35 WIB
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (tengah) didampingi plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Ahmad Romli (kiri) dan  pelaksana tugas khusus Menkumham urusan Mahkamah Konstitusi Mualimi Abdi (kanan) menyampaikan keterangan terkait pemberitaan status l

JAKARTA (Pos Kota) – Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Patrialis  sebagai Hakim Konstitusi yang ditunjuk oleh Presiden SBY.

“Dalam waktu dekat ini,  saya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) ,” kata Patrialis saat dihubungi oleh wartawan di Jakarta, Senin (23/12).

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat MK dan membatalkan Keppres No, 78/P/2013 tentang pengangkatannya sebagai hakim konstitusi, Senin siang.

Dengan dasar, Keppres itu dinilai melanggar UU MK pasal 15, pasal 10 dan pasal 20 ayat 2 soal integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi. Patrialis adalah hakim konstitusi usulan Presiden.

Dalam Keppres, 22 Juli, SBY mengangkat Patrialis sebagai hakim MK dan sekaligus memperpanjang hakim konstitusi Maria Farida Indrati.

SELAMATKAN BANGSA

Patrialis menyatakan dasar banding, adalah  demi menyelamatkan bangsa dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena,  jumlah hakim konstitusi saat ini hanya delapan.

“Bilai Patrialis mundur dan harus mengikuti rekrutmen melalui Panel Komisi Yudisial (KY) proses yang  ditempuh tidak singkat,” katanya.

Sementara jumlah Hakim Konstitusi sekarang hanya delapan.  Maret 2014, Harjono memasuki masa pensiun, maka jumlah hakim hanya tujuh.

“Apalagi, Maria ikut mundur, jumlahnya menjadi enam dan tidak qourum. UU mensyaratkan hakim konstitusi, minimal tujuh,” katanya.

Dia menambahkan sampai saat ini dirinya bersama Maria tetap sah sebagai hakim kontitusi, selama belum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap. (ahí/d)

  • Mas Broo

    Kenapa ngotot belum dapat korupsian x….???