Monday, 19 November 2018

Ruhut Minta Patrialis Akbar Mundur Dari Hakim Konstitusi

Jumat, 27 Desember 2013 — 10:26 WIB
ruhut-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul, meminta Hakim Konstitusi Patrialis Akbar untuk mundur dari jabatan hakim konstitusi pasca penetapan  Pengadilan Tata Usaha Negara  yang membatalkan Keppres No 87/P/Tahun 2013 terkait pengangkatannya.

Ini juga menurutnya sesuai dengan semangat Perpu MK yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu yang dalam salah satu pasalnya membatasi politisi untuk tidak aktif di partai minimal 7 tahun.

“Kita harus menghormati putusan PTUN. Patrialis berarti harus mundur. Kasihan partainya (PAN), apalagi Pak Hatta (Ketum DPP PAN) sudah keliling,” ujar Ruhut menjawab pertanyaan wartawan dalam acara refleksi akhir tahun Fraksi Partai Demokrat di DPR di Jakarta, Kamis (26/12).

Harapan yang sama diharapkannya pada pemerintah untuk tidak mengajukan banding karena Patrialis adalah calon yang diajukan pemerintah.”Saya kira pemerintah tidak usah banding. Dalam perpu kan sudah dituliskan juga nanti seleksi hakim MK akan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari banyak pihak, seperti dari MK , MA,KY kampus dan pengamat-pengamat independen yang tidak berpihak,” tambahnya.

Dalam amar putusan PTUN No 139/G/2013/PTUN-JKT, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Konstitusi Vs Presiden RI. Juga menyatakan batal Kepres RI No 87/P/Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013.

Dalam Kepresnya, Presiden SBY mengangkat Maria Farida Indrati dan Patrialis Akbar dalam jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Karena amar putusan ini, Presiden wajib mencabut Kepresnya, dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru berdasar peraturan perundang-undangan berlaku.

(prihandoko/sir)

  • Arsad Tuna

    Kalau memang Patrialis seorang Negarawan, seyogyanya mematuhi Putusan PTUN itu.