Tuesday, 18 September 2018

Tiga Ta, Korupsi Dan Demokrasi

Senin, 30 Desember 2013 — 9:39 WIB

Nasihat orangtua termasuk nasihat Pak Harto diantaranya agar tidak terjerumus berbuat nista, kiranya perlu diputar lagi di memori kita di era gemerlap reformasi ini. “Nak, biar hidupmu selamat, hati-hati dan waspadai tiga ta: tahta, harta dan wanita.”

Nasihat bijak mengatakan, jabatan itu amanah. Manfaatkan sebaik-baiknya kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat banyak. Bukan untuk diri sendiri, kelompoknya, atau yang sekarang nge-trend, untuk kas partai politiknya.

Kekuasan dengan gelimang harta, cenderung membuat orang lupa pada semuanya. Ajaran agama mengenai dosa, hanya dipandang sebelah mata. Toh orang tidak tahu. Kelakarnya, kan dosa tidak membuat kita benjol yang bisa diketahui orang banyak.

Dengan kemewahan, rasanya apa yang kita kehendaki mudah diraih, termasuk wanita. Hampir selalu tahta dan harta itu berakhir pada wanita. Tengok saja, koruptor selalu punya istri lebih dari satu. Namun bukan berarti, yang istrinya lebih dari satu itu koruptor.

Rasanya, tidak ada tokoh masyarakat, tokoh intelektual, apalagi tokoh politik bahkan tokoh agama sekalipun yang lolos dari jeratan korupsi. Jadi ingat dengan ramalan Jayabaya tentang bakal munculnya ‘Jaman Edan’, penuh gonjang-ganjing. Di antara pitutur-nya, nek ora edan rak keduman, alias kalau tidak edan (korupsi), nanti tidak kebagian.

“Lalu, kalau sudah demikian parahnya korupsi, siapa yang harus disalahkan?” tanya rakyat kecil. Celakanya, masih ada intelektual dan pemimpin yang berani mengatakan, “Itu salahnya sistem yang banyak memberikan peluang untuk korupsi.”

Rakyat pun celetuk, “Emangnya, pemimpin kita itu para anak kecil? Bukanlah mereka kebanyakan orang-orang pintar, dan terdidik. Sayang, ahlak (mental) mereka jeblok, tak tahan godaan tiga ta tadi.”

Demokrasi yang digembar-gemborkan dengan lini terdepan disuarakan para politisi di parlemen, kini mulai melenceng. Demokrasi mulai melenceng, dan rapuh, sehingga menjadi barang dagangan. Nyaris sinergis dengan kehidupan dunia hukum kita. Hukum yang lurus tidak pandang bulu, begitu mudahnya dibengkokkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Hukum tidak lagi menjadi panglima.

Dunia politik kita penuh persaingan dan intrik, saling tuding, bahkan kalau perlu saling jegal. Potret itu tidak perlu dibantah, karena sudah ramai dipertontonkan para pengelola negara kita ini. Jangan tanya lagi di parlemen (DPR), mereka sangat atraktif. Alih-alihnya, itulah demokrasi, padahal dibalik itu ‘ada fulusnya’.

Mereka lupa, justru itu bukan demokrasi kita. Demokrasi itu banyak bentuk dan ragamnya sesuai kebudayaan yang hidup di negara masing-masing. Hakekat demokrasi itu suara mayoritas. Minoritas kalah, ya harus tunduk pada yang mayoritas. Tapi ajaran demokrasi Indonesia tidaklah semana-mena terhadap minoritas. Tidak boleh ada tirani mayoritas, begitu sebaliknya minoritas tidak boleh ‘ngeyel’ menjadi tirani.

Akhirnya, secara berseloroh masyarakat pinggiran berujar, “Jangan ka main hakim (korupsi) sendiri. Kan sekarang jamannya main (korupsi) bareng-bareng.” Yang lain juga ikut nimbrung, “Wong yang lama sudah masuk penjara, justru mereka sekarang ini baru belajar korupsi.” Kasihan rakyat kita, belum juga makmur dan sejahtera hidupnya!