Thursday, 15 November 2018

Mafia Tanah Rugikan Pemprov DKI

Senin, 13 Januari 2014 — 9:32 WIB
hokmafi131

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta menjadi korban penipuan mafia tanah. Akibatnya uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp35 miliar dibayarkan ke pihak yang salah.

Hal tersebut terungkap setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis, Tatang Sutarna, 58, warga Kampung Babakan, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat enam tahun penjara. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Hari Mulyono, Tatang didakwa pemalsuan akta tanah seluas 7.320 meter di RT 012/09 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang sedianya dibangun untuk kupingan Fly Over (FO) Pramuka.

Penangkapan terhadap Tatang dilakukan atas laporan Ny. Masuroh, yang mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut. Setelah dipemeriksa keabsahan surat-surat yang dimiliki kedua pihak dinyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan terhadap surat yang dimiliki Tatang.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mengaku telah mendengar laporan tersebut. Mantan Bupati Belitung Timur inipun mendukung langkah hukum yang telah ditetapkan. “Kejadian ini harus menjadi pelajaran. Ke depan pembebasan lahan bisa tepat sasaran. Sehingga pembangunan tidak terhambat,” ujar Ahok, kemarin.

Lebih lanjut Ahok tidak menampik masalah pembebasan lahan kerap menghambat eksekusi pembangunan. Utamanya menyangkut sengketa. “Bagaimana tidak menghambat, kalau tidak ada masalah kan bisa cepat kita eksekusi,” tandasnya.

Untuk itu, iapun memerintahkan jajarannya memeriksa aset yang kini telah menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Ny. Masuroh mengaku lega dengan adanya putusan hukum tersebut. Perjuangannya yang dilakukannya bertahun-tahun untuk mempertahankan haknya membuah hasil. Tidak hanya itu, dengan adanya putusan ini, iapun berharap dapat membuat jera para mafia tanah. Untuk selanjutnya, Masurohpun menyerahkan keputusan kepada Pemprov DKI Jakarta. Apalagi lahan yang ia miliki telah dibangun sarana jalan. “Kebijakan saya serahkan kepada Pemprov DKI. Karena sesuai dengan putusan hukum saya adalah pemilik sah dari lahan itu,” tandasnya.

Iapun meminta kepada Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI kembali menagih pengadilan yang telah membayarkan uang ganti rugi tersebut kepada Tatang. Karena berdasarkan informasi yang diperolehnya unit kerja tersebut sampai saat ini belum menerima surat-surat asli kepemilikian atas lahan itu dari pengadilan.

Tidak hanya itu saja, Ny. Masurohpun berharap Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI, Jokowi, melaporkan penipuan ini kepada Mabes Polri. “Kemana aliran uang ini. Siapa saja yang menikmatinya dan bertanggung jawab harus terungkap. Bagaimanapun dalam hal ini bukan hanya saya yang jadi korban, tapi Pemprov DKI,” tandasnya.

Seperti diketahui, meski telah beroperasi sejak Februari 2012 namun pembangunan kupingan FO Pramuka-Jalan Ahmad Yani sempat terhenti hampir sekitar 6 tahun. Hal tersebut terjadi lantaran terjadi sengketa kepemilikan lahan. Saat itu Dinas PU DKI Menitipkan uang sebagai pengganti lahan sebesdar Rp35 miliar kepada Pengadilan Jakarta Timur.

Saat itu, lahan yang tepatnya di RT 012/09 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman diperebutkan ahli waris Almarhum Amat yang mengaku pemilik sah tanah, dengan pihak yang mengaku pembeli, Ismail Bandi.(guruh)

Wagub Ahok

  • Tilil

    Harus di cek Surat-Surat Dari kedua be lah pihak