Sunday, 18 February 2018

Kondisi Politik Memanas Jika Gugatan Yusril Dikabulkan

Rabu, 15 Januari 2014 — 16:10 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi

JAKARTA (Pos Kota) – Politisi DPR meperingatkan, kalau sampai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Yusril Ihza Mahendra soal UU Pilpres, kondisi politik langsung memanas dan kacau.

Sebab, untuk pileg dan pilpres perlu merombak dua UU yang makan waktu tidak sedikit. Dampaknya Pileg dan Pilpres molor, sehingga melanggar UUD karena masa jabatan 5 tahun DPR dan Presiden akan terlewati.

“Jika MK mengabulkan gugatan Yusril sekarang, maka perlu perubahan undang-undang. Tentu saja hal itu akan menyebabkan politik langsung naik ke titik didih,” anggota Komisi II DPR, Yassonna H Laoly, di DPR, Rabu (15/1).

Untuk diketahui, pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkannya, maka agenda Pemilu 2014 bisa kacau balau. Pemilu legislatif pada 9 April 2014 dan Pilpres pada 9 Juli 2014 bisa molor tak jelas hingga kapan, karena belum ada perangkat aturan UU yang baru.

“Molornya pelantikan anggota DPR, DPD dan Presiden dari jadwal yang ditentukan berkonsekuensi pelanggaran konstitusi karena jabatan mereka hanya lima tahun,” katanya.

Dia khawatir upaya hukum yang ditempuh Yusril di MK bakal mengacaukan jadwal pentas politik. Ia menyayangkan langkah Yusril yang bermanuver politik tanpa memperhitungkan akibatnya. “Jangan anggap sepele masalah ini. Saya minta hakim MK memperhatikan serius potensi kegaduhan yang menjurus konflik politik,” katanya.

Yassona yang juga Ketua Fraksi PDIP di MPR dan mantan Pimpinan Pansus UU Pilpres itu mengatakan, usulan Yusril agar Pileg dan Pilpres dijalankan serentak akan bikin repot. Sebab, dua hajatan itu telah diatur dengan undang-undang yang berbeda. “Perubahan jadwal dari terpisah menjadi serentak akan memerlukan perombakan aturan. Kalau mau begitu, sebaiknya dilakukan pada pemilu berikutnya, tahun 2019,” ujarnya.

Persoalan lain, apakah tahapan Pileg yang sudah berjalan sekarang mau distop dulu? “Kalau distop, maka akan melanggar UU No. 8 Tahun 2012.” katanya. (winoto/yo)

  • suwiryo

    Jangan kaitkan hukum dengan politik!

  • UNTUNGSETIA

    Yusril yg partainya acakadut sehingga berbuat bonek,coba jika partai dan dia calon pemenang pemilu,tdklah mungkin dia mengacaukannya,ini lepas dr benar-tidaknya gugatan dia