Tuesday, 25 September 2018

Sama-Sama Keras Kepala, APBD DKI Belum Cair

Jumat, 17 Januari 2014 — 19:29 WIB
Amir1

GAMBIR  (Pos Kota) – Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 dipastikan molor lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keterlambatan yang tergolong parah ini dikarenakan antara birokrasi dan legislatif sama-sama keras kepala dalam menuntaskan raperda tersebut.

Tertundanya keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2014 yang berlarut-larut ini juga dikarenakan munculnya anggaran tambahan senilai sekitar Rp2,5 triliun. Oleh karena itu, APBD yang biasanya sudah diketuk palu DPRD DKI Jakarta sejak dini, namun kenyataannya sampai kini belum jelas. “Dalam kondisi seperti ini, saya perkirakan, anggaran baru bisa cair paling cepat bulan Mei,” ujar pengamat perkotaan Amir Hamzah, di Balaikota, Gambir, Jumat (17/1).

Menurutnya ini merupakan keterlambatan paling parah pada beberapa tahun sebelumnya. “Zaman gubernurnya masih Bang Yos atau Bang Foke, biasanya anggaran sudah disetujui dewan pada akhir tahun sebelumnya. Tapi ini sudah lebih dari pertengahan bulan, belum juga diputuskan. Akibatnya, kedua pihak yakni Pemprov dan DPRD sama-sama terkesan tidak wibawa. Punya kepentingan sendiri-sendiri,” tambah Amir. Waktu itu keduanya berjanji akan mengesahkan RAPBD pada tanggal 15 Januari, namun ternyata muncul tambahan anggaran dari Rp69,5 triliun menjadi Rp72 triliun akhirnya molor lagi.

Seandainya dalam beberapa hari ini RAPBD sudah disahkan, maka langkah berikutnya Pemprov mengajukan ke Depdagri untuk minta persetujuan. Proses ini juga butuh waktu minimal 45 hari kerja, sehingga diperkirakan pencairan anggaran mulai Mei. “Ironisnya lagi sekitar Juli mulai perhitungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang memungkinkan penyerapan kegiatan menurun,” tambah Amir.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Boy  Sadikin menyatakan pada Senin (20/1) rencananya para pimpinan akan mengajukan ke Badan Anggaran (Banggar). “Mudah-mudahan pada keesokan harinya (Selasa) Raperda tersebut sudah disahkan,” ujar politisi Partai PDIP Perjuangan yang merupakan putra mantan Gubernur Ali Sadikin.

Diakuinya, pembahasan rancangan anggaran ini sempat alot. Apalagi belakangan muncul penambahan anggaran  berkisar Rp2,5 triliun sehingga harus dikaji lebih seksama. “Kami perlu memeriksa item kegiatan dari sejumlah satuan kerJa perangkat daerah (SKPD) kenapa bisa terjadi pembengkakan anggaran sebesar itu,” ujar Boy Sadikin. (joko/yo)