Sunday, 27 May 2018

Jika MK Kabulkan Gugatan Yusril, Kondisi Politik Gonjang-Ganjing

Rabu, 22 Januari 2014 — 14:25 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi tidak akan mengabulkan uji materi terhadap Undang-undang No.42 tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wapres yang diajukan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra. Kalau gugatan itu dikabulkan akan membuat gonjang-ganjing politik.

“Kami yakin MK tidak akan mengabulkan gugatan Yusril terutama gugatan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak,” kata Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain di DPR RI, Jakarta, Rabu. Hal itu diungkapkan terkait gugatan Yusril terhadap UU 42/2008 Tentang Pilpres yang akan diputuskan MK, Kamis (23/1).

Untuk diketahui, Yusril telah mengajukan uji materi terhadap UU Pilpres, terutama untuk permohonan menguji Pasal 3 ayat (4) UU Pilpres yang mengatur; Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Juga pasal 9, 14, dan 112. Sebagai capres PBB, Yusril merasa dirugikan dengan pasal-pasal tersebut.

Malik Haramian menyatakan, bila MK mengabulkan uji materi yang diajukan Yusril, maka akan menganggu dan mempengaruhi banyak hal. Itu akan berpengaruh banyak pada situasi politik. “Akan, terjadi gonjang ganjing politik dan pengaruhi suasana kontelasi dan konfigurasi politik nasional,” ujarnya.

Dalam hal teknis, lanjutnya, juga akan mengganggu banyak proses tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena bagaimanapun juga Pileg yang sudah tinggal 2,5 bulan tidak mungkin diubah, sementara persiapan KPU mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) dan persiapan lainnya itu sudah dilakukan.

“Pileg sudah di depan mata dan resikonya akan besar kalau dilakukan pileg dan pilpres serentak. Pasti akan pengaruhi persiapan Pileg,” jelasnya.

Menurut dia, MK sebaiknya tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek yuridis dalam arti hukum, tapi yang terpenting adalah MK harus pertimbangan faktor teknis, prosedur lain dan persiapan KPU yang telah rapi. Mungkin yang paling masuk akal dan paling bijak kalau pemilu serentak itu dilakukan tahun 2019. “Parpol punya kesempatan yang lebih banyak dan tidak mengganggu persiapan KPU,” tandasnya.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, jika permohonan Yusril diterima MK maka akan membuat perubahan sangat mendasar. Karena itu dia berharap, apapun keputusan MK nanti, tidak serta merta langsung diterapkan pada Pemilu 2014 mendatang.

Politikus PDIP Perjuangan lebih mendorong bila putusan MK nanti menghasilkan Pilpres serentak dan tanpa adanya presidential treshold, maka harus diputuskan pelaksanaannya di 2019 agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kalau tidak maka akan menimbulkan tensi politik yang akan semakin tinggi. Apalagi terakhir ini bangsa kita sedang disibukkan dengan bencana. Sehingga akan menambah persoalan baru,” ujarnya.

YUSRIL JAMIN

Yusril sendiri menjamin tidak akan ada kerusuhan, jika gugatannya terhadap UU Pilpres itu dikabulkan. Ia juga menyatakan tidak akan ada perubahan signifikan dalam pelaksanaan Pemilu, jika uji materi Pilpres itu di kabulkan. Dan bila kerusuhan terjadi akibat UU tersebut maka itu sengaja diprovokasi oleh lawan-lawan politiknya. “Tidak akan ada kerusuhan dan kekacauan kalau sekiranya putusan MK mengabulkan permohonan saya,” katanya.

Sebab, lanjut dia, yang terjadi adalah pemilihan umum untuk DPR/DPD dan DPRD hanya akan diundur sampai dengan bulan Juli tahun 2014 dan pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD tetap tanggal 1 Oktober dan pelantikan Presiden akan tetap dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2014. “Tidak akan ada kekacauan kecuali mereka mau bikin kacau,” tegasnya.

(winoto/sir)