Tuesday, 25 July 2017

Kemendagri Larang Pemkot Tangsel Bangun Mapolres

Rabu, 5 Februari 2014 — 23:04 WIB
selair52

CIPUTAT (Pos Kota) – Warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kecewa dengan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menolak rencana pembangunan kantor Markas Polisi Resort (Mapolres) setempat. Pasalnya, kenyamanan, rasa aman dan tentram di lingkungan sekitar tak pernah dirasakan jajaran Kemendagri.

“Yang jelas kami yang membutuhkan bukan jajaran Kemendagri,” celetuk Ny. Supiah, warga Ciputat, Rabu (5/2) usai mengetahui informasi adanya larangan Pemkot Tangsel mendirikan kantor Mapolres setempat.

Keberadaan Mapolres di wilayah Kota Tangsel yang memiliki tujuh kecamatan jelas sangat mendesak dan perlu. Karena hampir setiap hari ada kasus tindak kriminalitas dan lainnya termasuk kerap dituduh wilayah ini menjadi sarang terduga teroris.

Menurut dia, selama ini warga yang ingin mengurus keperluan berkaitan dengan keamanan di kepolisian harus terbagi dua baik di Polres Kab. Tangerang maupun Polres Jaksel. “Jarak tempuh ke dua polres tersebut terlalu jauh walaupun ada sejumlah polsek sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang mendesak membutuhkan jajaran Polri di sekitar tempat tinggal mereka,” ujarnya kecewa.

Yudi, warga Pamulang, menilai memang betul kewenangan membangun kantor atau gedung Mapolres untuk Kota Tangsel yang baru berusia lima tahun ini menjadi urusan pemerintah pusat tapi sangat disayangkan kalau ditolak atau tidak boleh dibangun.

“Jika alasan takut dana anggaran pembangunan gedung atau kantor Mapolres dimarkup atau korupsi oknum tertentu kan bisa dipantau langsung pemerintah pusat maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” tuturnya

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, disela-sela acara pemusnahan 127 Kg daun ganja di Kel. Jombang, Kec. Ciputat didampingi Wakapolsek Ciputat Ajun Komisaris Prayitno, mengatakan bahwa kepastian tidak bolehnya Kota Tangsel membangun Mapolres diketahui saat berkonsultasi dengan jajaran Kemendagri yang menyatakan pembangunan Mapolres merupakan wewenang atau urusan pemerintah pusat.

Namun, tambah dia, walaupun ada informasi berkaitan tidak boleh membangun Mapolres Tangsel pihaknya tetap akan berupaya melakukan konsultasi dengan BPK dan Polda Metro Jaya. “Yang jelas Pemkot Tangsel akan berupaya keras membantu jajaran kepolisian dalam membantu program pendirian Polres maupun Polsek di tujuh kecamatan,” tuturnya.

“Kita harus membantu program peningkatan keamanan, kenyamanan dan rasa tenang di masyarakat khususnya kehadiran dan keberadaan Polres maupun Polsek,” imbuhnya yang menambahkan selama ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polres harus menginduk ke Polres Kab. Tangerang dan Polres Jaksel. (anton)

Teks foto:Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat melihat barang bukti ganja kering 127 Kg yang akan dimusnahkan di halaman kantor Kel. Jombang, Ciputat. (anton)