Thursday, 19 September 2019

BPJS Ketenagakerjaan Bidik PNS Dan Perkebunan

Jumat, 14 Februari 2014 — 19:15 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (ilustrasi)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (ilustrasi)

JAKARTA (Pos Kota) – BPJS Ketenagakerjaan, bidik kepesertaan pekerja sektor perkebunan dan pegawai negeri sipil (PNS). Lembaga publik yang baru satu  bulan lalu diresmikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini memang terus menggenjot kepesertaannya sejak di awal tahun.

“Pesatnya pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan di Sumatera dan daerah lainnya,  bisa menjadi sasaran peningkatan  kepesertaan  bagi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Wakil Sekretaris  Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan, Kuswahyudi, Jumat (14/2).

Dia mencontohkan,  Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, Masri, menginformasikan  sudah merangkul dan mengajak pekerja informal sektor perkebunan dan sektor formal untuk menjadi peserta program. Saat ini, Provinsi Bengkulu memiliki potensi Tenaga Kerja sekitar  841 ribu orang angkatan kerja, dimana sampai saat ini baru  33,7  ribu tenaga kerja aktif dan 1.115 perusahaan yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebagian besar kepesertaan ada di perusahaan perkebunan, karena memang potensi yang terbesar saat ini di Bengkulu adalah di sektor tersebut, selebihnya ada disektor tambang, jasa dan sektor informal, pertumbuhan iuran ditahun 2013 telah tercapai sebesar 108,87 persen,” jelasnya.

Dengan adanya transformasi  dari persero ke lembaga publik, lanjutnya, tidak menjadi kendala dalam meraih target kepesertaan.  “Justru dengan BPJS Ketenagakerjaan, kami bertambah optimis, sebab dalam PP no 86, kami memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi, pelaporan dan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap UU,” tegas Kuswahyudi.

KEPESERTAAN PNS

Sementara itu, sekitar 17.000 pegawai negeri sipil dan perangkat desa Kabupaten Simalungun mulai Februari 2014 sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan akan disusul dengan sejumlah kabupaten lain di Sumatera bagian utara.

Laporan Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Pengarapen Sinulingga yang pada Kamis (13/2) melakukan acara peluncuran kepesertaan di Simalungun, Sumut, mengatakan kepesertaan PNS ini merupakan yang pertama di seluruh Indonesia, terutama kepesertaan yang dilakukan secara massal.

Peluncuran tersebut dilakukan di halaman Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya dengan disaksikan Bupati JR Saragih dan sekitar 10 ribu undangan lainnya.Pengarapen menjelaskan kepesertaan PNS dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Perpres No.109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial dan PP No.86/2013 tentang Sanksi Administrasi bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Pada peraturan perundangan tersebut dinyatakan PNS diwajibkan diikutsertakan dalam program jaminan sosial, khususnya pada jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Sementara kepesertaan pada perangkat desa di Simalungun ikut dalam tiga program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.

Pada kepesertaan di Simalungun, pada Februari ini Pemkab Simalungun mendaftar 11.782 PNS dan perangkat desannya dengan total iuran Rp647.820.000 perbulan. Sisanya akan didaftar pada Maret 2014. (tri/yo)