KPK: Sutan Bhatoegana Belum Tersangka

Sabtu, 15 Februari 2014
gadikita

JAKARTA (Pos Kota) – Meski sudah dicegah berpergian ke luar negeri, status hukum Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih sebagai saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan dia sebagai tersangka.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, pencegahan seseorang berpergian ke luar negeri tidak lantas menandakan orang itu berpotensi menjadi tersangka. Pencegahan dilakukan agar memudahkan penyidik dalam proses pemeriksaan.

“Potensi seseorang ditetapkan sebagai tersangka tidak berkaitan dengan status cegah,” kata Johan menegaskan. “Penetapan cegah hanya sebagai upaya agar proses pemeriksaan sebagai saksi berjalan lancar. Di mana ketika dipanggil sebagai saksi yang bersangkutan ada di tempat dan tidak berada di luar negeri,” imbuhnya.

Kamis (13/2) malam, Johan mengumumkan KPK telah mengirimkan surat permintaan cegah ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk empat orang. Mereka yakni Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto, eks Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Marten Rumeser dan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPBMN) Kemen ESDM, Sri Utami.

Mereka merupakan saksi untuk kasus penerimaan hadiah atau janji di Kementerian ESDM dengan tersangka Waryono Karno.

Lebih lanjut Johan menerangkan, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup. “Sampai hari ini belum ada tersangka baru dalam kasus itu,” ucapnya.

Meski begitu, KPK masih akan memeriksa keempat orang yang sudah dicegah itu sebagai saksi. Namun jadwal pemeriksaan belum bisa dipastikan waktunya. (yulian)

Sutan Bhatoegana

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.