Tuesday, 25 September 2018

RS Swasta Terbatas, RSUD Kebanjiran Pasien JKN

Kamis, 20 Februari 2014 — 17:39 WIB
bpj1

JAKARTA (Pos Kota) – Masih terbatasnya jumlah rumah sakit swasta yang menjadi provider Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat rumah sakit umum daerah (RSUD) kebanjiran pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari total kunjungan pasien ke RSUD, kata Ketua 1 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada)  Kusmedi Priharto, sekitar 80 persennya adalah pasien peserta JKN.

“Jadi bisa dibayangkan, kalau saja BPJS terlambat membayar klaim atau tagihan layanan, tentu RSUD tak bisa beroperasi,” papar Kusmedi, Kamis (20/2). Akibatnya, keuangan operasional RSUD saat ini benar-benar tergantung pada klaim dana BPJS Kesehatan. Sebab mengandalkan pasien non JKN yang hanya 20 pesen tentu tidak akan mampu menutupi biaya operasional rumah sakit secara keseluruhan.

Karena itu Kusmedi meminta agar RSUD segera mengajukan klaim pembayaran layanan setiap akhir bulan. Dengan cara demikian maka cashflow RSUD tidak akan terganggu dengan adanya program JKN ini. Ia mengatakan saat ini ada sekitar 1.300 RSUD wajib bergabung ke BPJS Kesehatan. RSUD menjadi fasilitas layanan rujukan lanjutan setelah melalui jenjang fasilitas layanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter keluarga).

Sementara itu, Direktur Hukum, Komunikasi dan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro mengatakan untuk menjaga cashflow RSUD, pihaknya sudah mengambil kebijakan membayar 50 persen dari total klaim yang diajukan rumah sakit, begitu klaim diterima BPJS.

Sisanya akan dibayarkan sambil menunggu verifikasi data selesai dilakukan. Kebijakan tersebut diharapkan bisa menghindari kekosongan dana pada RSUD sehingga tidak mengganggu layanan kesehatan kepada pasien.

Sesuai standar operasional prosedur (SOP) BPJS Kesehatan, maka klaim rumah sakit bisa dibayarkan selambatnya setelah 15 hari pengajuan. Tetapi dengan jumlah rumah sakit yang cukup banyak dengan klaim yang beragam, tentu verifikasi bisa saja molor. “Karenanya dengan kebijakan memberikan 50 persen pembayaran klaim di muka, maka tentu ini akan menolong RSUD supaya tetap memiliki dana operasioal,” lanjut Purnawarman.

Berdasarkan data yang ada, baru enam rumah sakit yang telah selesai diverifikasi klaim dan telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan yaitu RS Medistra, RS Angkatan Darat Kabupaten Bone, RS Muara Dua, RS Metro, RS Harapan Bunda, RS AMC Metro.  (inung/yo)

Teks foto: Ketua 1 Arsada Kusmedi Priharto bersama Direktur Hukum Komunikasi dan HAL BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro saat memberikan keterangan pers. (inung)