Wednesday, 14 November 2018

Masih di DPRD, APBD Rp72 Triliun Belum Cair

Jumat, 7 Maret 2014 — 16:08 WIB

GAMBIR (Pos Kota) – Meski hasil revisi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 telah selesai, namun anggaran belum bisa digunakan. Pasalnya, koreksi APBD DKI kini masih di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan posisi APBD DKI hasil revisi Kemdagri masih berada di tangan DPRD DKI. Menurut kabar yang dia dengar, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan oleh DPRD terkait APBD hasil revisian Kemdagri.

“Nggak tahu, DPRD masih tanya ke sana sini. Katanya karena ada dana haji yang direvisi. Sebenarnya, hasil revisi Kemdagri tinggal kita perbaiki, lalu kita balikin ke Kemdagri kalau sudah oke. Sebenarnya soal yang haji itu, tapi DPRD malah mau menyinggung yang lain. Saya nggak tahu,” kata Ahok, di Balaikota, Gambir, Jumat (7/3).

Akibat kondisi seperti ini, lanjutnya, APBD DKI 2014 sebesar Rp72 triliun belum bisa digunakan. Sebab, harus ada tanda tangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap APBD hasil revisi tersebut. Kalau belum ada persetujuan dari Mendagri, maka APBD tersebut belum bisa dicairkan atau digunakan SKPD maupun UKPD di Pemprov DKI.
“Ya nggak bisa digunakan anggarannya,” ujar Ahok.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Achmad Husin Alaydrus membantah APBD DKI 2014 ada di tangan DPRD DKI. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya ada di tangan eksekutif, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI.

“Nggak ada tuh APBD di kami. Harusnya, selesai revisi dari Kemdagri, APBD ada di tangan eksekutif, kalau nggak di Bappeda atau BPKD,” ujar politisi Partai Demokrat ini. (joko/yo)