Wednesday, 21 November 2018

Kuncinya Penegakan Hukum, Bung!

Selasa, 11 Maret 2014 — 16:30 WIB
SS-Dms11-330

SEBUAH negara tertib dan rapi karena hukum ditegakkan oleh aparat yang
diberikan tanggung jawab. Sebaliknya, kesemrawutan dan kekacauan
terjadi karena hukum berjalan semau-maunya, mudah diatur, dibeli,
sesuai keinginan oknum yang berkuasa.

Ketaatan pada hukum adalah ukuran kemajuan suatu bangsa. Makin maju
satu bangsa, makin taat pada hukum dan aturan yang ditetapkannya.
Begitulah nasehat para pengamat dan kaum cerdik cendekia.SS-Dms11-475

Sudah puluhan tahun, pengadaan rumah susun dijadikan bisnis oleh
oknum, orang berduit yang dekat dengan aparat yang ditugasi yang
menangani – dan bahkan PNS Pemporv sendiri yang terjun sebagai
operator, menjualnnya kepada warga miskin yang seharusnya
mendapatkannya dengan gratis.

Praktik kotor itu jelas merugikan warga – yang seharusnya mendapatkan
– dan negara yang telah mengeluarkan anggaran pembangunannya. Tapi
selama ini berjalan dengan aman, nyaman, tak tersentuh hukum.

Maka,  kita tunggu bukti nyata dari Dinas Perumahan DKI Jakarta yang
akan menegakkan hukum, menyegel 132 unit rumah susun yang dihuni oleh
warga ilegal pekan ini.

Kita akan lihat bersama-sama, aksi Kepala Dinas Perumahan DKI
Jakarta, Yonathan Pasodung, yang akan meminta para penghuni ilegal di
rusun Marunda, Pinus Elok, Rawa Sari, dan Cakung Barat, untuk segera
meninggalkan lokasi paling lambat, Minggu (16/3).

Dia menjanjikan, petugas akan meminta penghuni untuk meninggalkan
rusun secara paksa.

Beberapa waktu lalu, Wagub kita, Koh Ahok memberikan tips. Usir warga
rusun ilegal, dorong warga yang sudah membeli menuntut PNS yang
menjual rusun itu. Ketika jadi urusan polisi dan pengadilan, Pemprov
punya alasan untuk memecatnya.

PNS yang tidak amanah, korup, memang layak diganjar dobel: dituntut
warga, diadili, masuk bui,  dan dipecat dari intansinya. – dimas.