Wednesday, 19 September 2018

Birokrasi Kita yang Belum ‘Move on’

Kamis, 13 Maret 2014 — 8:43 WIB
SS-Dms13M-n

SETIAP kali mengunjungi bank langganan, bank swasta besar, saya dibuat jengah. Satpam, penjaga pintu, dan customer service menunduk-nundukkan  badannya, memberi hormat, seraya mengucapkan ‘selamat pagi’, ‘selamat siang’, ‘selamat sore’. ‘Ada yang bisa dibantu’. Bla..bla..bla..

Keramah-tamahan itu kadang berlebihan. Tapi saya tahu maksudnya: mereka mendapat perintah atasannya untuk menyambut nasabah sebaik mungkin. Dan mereka melakukannya dengan baik. Padahal kita ke bank belum tentu menyerahkan uang, malah sering hanya mengambilnya.

SS-Dms13M-475

Tidak demikian bila kita ke kantor-kantor pemerintah. Wajah-wajah kencang dengan aturan ketat, menunggu kita. Kitalah yang harus menunduk-nunduk, meski mereka disebut ‘pelayan masyarakat’ dan kita adalah ‘tuan’ mereka.

Warga yang akan akan mengurus surat, membayar pajak, sering digertak, dicari cari kesalahannya. Padahal warga yang datang mau ikut aturan, patuh pada pemerintah, bahkan setor uang kepada negara. Karena kita tahu akan sanksinya.

Itu sebabnya ketika Wagub Ahok mengamuk hebat kepada birokratnya, saya tidak heran. Berurusan dengan birokrat perlu lampiran “kontribusi” kepada  mereka secara pribadi. Swasta mau menyumbang fasilitas umum, untuk kepentingan warga dan Pemprov, silakan. Tapi, “Saya juga dapat apa, dong?” begitulah, maksudnya.

Di masa lalu, cerita tentang masjid dapat sumbangan Rp5 juta dari Gubernur, tapi diterima pengelola Rp3 juta, sering terdengar. Bagi panitia masjid, yang penting ‘kan masjid dapat sumbangan. Urusan Rp.2 juta yang ditilep oknum yang urus ya biar ditanggung sendiri.

Birokrasi kita memang belum ‘move on’ alias belum banyak berubah. Bahkan juga di Balaikota, yang menjadi pusatnya. – dimas