Sunday, 18 November 2018

Hindari Pelambatan Pembangunan, Perlu UU Infrastruktur

Minggu, 16 Maret 2014 — 17:03 WIB
Gedung DPR/MPR. (ist)

Gedung DPR/MPR. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah perlu membuat Undang-Undang (UU) infrastruktur agar ke depan tidak ada pelambatan pembangunan berbagai proyek. “Perlu ada UU infrastruktur supaya pembangunan proyek bisa cepat selesai,” kata Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Emma Sri Martini saat berbicara dalam Workshop Media, Minggu (16/3).

Ia sendiri mengaku sudah menyampaikan  masalah ini kepada stakeholder seperti Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan para menteri lainnya. Mereka menyadari hal itu. Sebab selama ini banyak hal yang menghambat pembangunan proyek infrastruktur. Padahal kalau proyek infrastruktur cepat diselesaikan bisa  mendorong  pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

Beberapa hambatan yang selama ini memperlambat proses pembangunan infrastruktur di antarnya menyangkut kualitas proyek itu sendiri, tumpang tindihnya kebijakan terutama undang-undang sehingga harus disinkronisasikan. Berikutnya menyangkut anggaran. Mana porsi anggaran pusat, mana pemerindah daerah.

Namun, ia mengaku untuk mensinkronikasi semua masalah memang tidaklah mudah. Sebab mengurangi kewenangannya. Jadi tida mustahil ada pihak yang keberatan. Menurutnya, langkah ini harus dilakukan. Sebab pembangunan infrastruktur ini sudah sangat mendesak. Sebab Indonesia sudah tertinggal jauh dengan negara tetangga.

“Pertumbuhan pembangunan infrastruktur di negara tetangga sudah jauh di atas kita,” jelas Emma. Sebagai BUMN yang bergerak dalam pembiayaan, PT SMI sudah membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp4,6 triliun.

Di antaranya, sektor energi seperti infrastruktur listrik dan migas, jalan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan irigasi. (setiawan/yo)