Friday, 16 November 2018

Presiden dan Menteri Kampanye, Negara Bisa ‘Chaos”

Senin, 17 Maret 2014 — 16:27 WIB
chaos

RANGKAP jabatan memang sudah menjadi hobinya pemangku kekuasaan di negeri ini. Ya pejabat negara, ya pejabat partai. Di masa kampanye seperti sekarang ini, mereka sungguh repot membagi badan. Di satu sisi mereka harus mengurus negara, tapi di sisi lain dia harus juga membesarkan partai. Dan ketika negara mengizinkan mereka cuti, bisa-bisa negara terjadi ”chaos” karena para pengelola negara tersebut sibuk cari kedudukan untuk lima tahun ke depan.

Kampanye dengan pengerahan massa berlangsung dari 16 Maret hingga 5 April . Karena banyak pejabat negara yang juga jadi pejabat partai, maka Kementerian Dalam Negeri sibuk mengeluarkan izin untuk mereka cuti kampanye. Untuk Kepala Daerah yang terdiri dari gubernur dan bupati, ada 34 perizinan yang dikeluarkan. Menteri ada enam orang, termasuk mereka yang menjabat Ketum Partai. Karena Presiden SBY juga Ketum Partai Demokrat, otomatis dia juga perlu cuti kampanye.

Menteri KIB-II yang berasal dari parpol sesungguhnya ada 18. Tapi entah kenapa yang izin cuti kampanye hanya 6, mereka adalah: Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketum PAN), Menkop UKM Syarif Hasan (PD), EE Mangindaan (PD), Mentan Suswono (PKS), Menkominfo Tifatul Sembiring (PKS) dan Menhut Zulkifli Hasan (PAN). Yang 12 ke mana? Bisa jadi nyadar akan posisinya sebagai pejabat negara, bisa juga karena aplusan. Sebab jika cuti bareng dari presiden, menteri, hingga gubernur dan bupati, negara bisa-bisa ”chaos” gara-gara tak ada yang ngurus.

Di negeri ini pejabat rangkap jabatan memang bukan larangan, sehingga dari presiden sampai rakyatnya demen rangkap-rangkap saat menjabat. Rangkap jabatan itu meskipun secara ekonomi menguntungkan, tapi membuat sang pejabat kerepotan sendiri. Badan hanya satu, tapi harus berkarya di dua medan. Berat ke pemerintah, dia ada di situ juga karena dari partai. Bila berat ke partai, itu sama saja mengkhianati tugas negara.

Andaikata tak berambisi kekuasaan 5 tahun mendatang, pejabat yang namanya menteri tentunya bisa fokus urus negara. Tapi pada kabinet mendatang kan belum tentu kepakai lagi. Nah, menjadi anggota DPR adalah ”sekoci” untuk tetap punya kekuasaan. Makanya, untuk dapat ”sekoci” itu dia harus rajin kampanye partai. – gunarso ts