Friday, 21 September 2018

Golkar “Jualan” Pak Harto, Karena Capres Tak Menjual

Rabu, 19 Maret 2014 — 5:36 WIB
SS-Goen19M-n

DI Indonesia ini hukumnya wajib bahwa Ketua Umum partai harus menjadi Capres saat Pemilu. Oleh karenanya meski si Capres itu tak menjual, dipaksakan juga, karena sang Capres tak mau dievaluasi. Golkar contohnya. Meski di dalam ada faksi-faksi penolakan atas ARB, dipaksakan juga maju Pilpres. Maka demi mengejar minimal 20 % kursi DPR, Partai Beringin harus ”jualan” Pak Harto agar Capres yang tak menjual itu bisa dijual. Masih efektifkah?

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santosa belum lama ini mewacanakan agar Golkar jangan mengotomatiskan Ketum jadi Capres. Maksudnya, jika ARB tak nyapres, bisa diisi calon-calon muda yang potensial jadi Capres Golkar. Tapi apa hasilnya? Dia justru kena semprot Sekjen Idrus Marham, bahkan dinasihati agar fokus ngurus Dapilnya saja, sehingga bisa terpilih kembali jadi anggota DPR.

SS-Goen19M-475

Kemarin Ketua Dewan Pembina Akbar Tandjung juga bilang, setelah Pileg 9 April akan ada evaluasi pencapresan ARB. Tapi ARB sendiri buru-buru meluruskan bahwa yang dimaksudkan Akbar Tandjung adalah: evaluasi mesin politik Golkar, bukan Capresnya. Itu artinya, ”boarding pass” tidak boleh berpindah tangan, mutlak menjadi milik Aburizal Bakrie seorang.

Bila ditilik dari elektabilitas ARB lewat lembaga survei, sepertinya Capres Golkar ini kerasan banget pada kisaran angka 10 %. Kader Golkar yang banyak terlibat korupsi, Lumpur Lapindo yang tak kunjung beres, menjadi kendala peningkatan elektabilitas ARB. Agar sang Capres bisa dijual, terpaksa Golkar dalam kampanye Pileg harus menggunakan senjata pamungkasnya: ”menjual” nama besar Pak Harto.  Mbak Tutut pun dijadikan jurkam nasional, dan Titik Soeharto dicalegkan lewat Dapil Yogyakarta.

Poster Pak Harto yang tersenyum sambil berkata ”penak jamanku ta le?” banyak tersebar ke mana-mana. Jaman Orde Baru yang murah sandang pangan juga selalu digembar-gemborkan. Padahal bagi yang sedikit melek politik, akan tahu Pak Harto dulu menjadikan negara ”murah sandang pangan” lewat utangan luar negeri. Akibatnya, setelah beliau lengser utang-utang itu menjadi beban pemerintahan berikutnya, hingga kini. – gunarso ts