Saturday, 17 November 2018

22 Persen Kabupaten/Kota Tak Miliki Wakil Perempuan di Legislatif

Senin, 24 Maret 2014 — 14:58 WIB
Linda Gumelar-Pilkada

JAKARTA (Pos Kota) –  Belum semua kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Data hasil pemilu legislatif 2009 lalu, sekitar 22 persen kabupaten/kota di Indonesia yang hasil pilegnya tidak mendapatkan suara untuk caleg perempuan.

Kondisi tersebut kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amaliasari tidak boleh terulang pada pemilu legislatif 2014 mendatang. “Kita harus mendorong masyarakat untuk memilih caleg-caleg perempuan,” papar Linda, Senin (24/3).

Menurutnya tidak adanya perempuan dalam lembaga legislatif di tingkat kota/kabupaten antara lain disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat setempat terhadap demokrasi,  dan kurangnya akses perempuan untuk menuju kursi parlemen. Kondisi tersebut banyak dijumpai di wilayah Indonesia bagian timur.

Linda khawatir jika situasi tersebut terus berlangsung, Indonesia akan mengalami apa yang disebut difisit demokrasi. Artinya, timbulnya monopolli kelompok pria (golongan tertentu) terhadap suatu kebijakan dibandingkan kepentingan rakyat.

Saat ini menjelang pemilihan calon legslatif, jumlah caleg perempuan sudah mencapai 38 persen. Tetapi apakah nantinya keterwakilan perempuan di parlemen bisa mencapai 30 persen sesuai amanah undang-undang, semua tergantung pada hasil pemilu legislatif 9 April mendatang.

“Supaya keterwakilan perempuan di parlemen sesuai target, saya berharap masyarakat bersedia memilih calon perempuan,” lanjutnya. Linda meyakinkan bahwa caleg perempuan banyak yang memiliki pendidikan tinggi dan sangat berkualitas. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan dalam lembaga legislatif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

“Tanpa ada perempuan, bagaimana kita berharap hak-hak perempuan dan anak bisa dipenuhi. Meski ada juga laki-laki yang memiliki pemahaman gender bagus,” pungkas Linda. (inung/yo)