Pemerintah Harus Selamatkan TKW Satinah Dari Hukum Pancung

Selasa, 25 Maret 2014
pacg

JAKARTA (Pos Kota) – Satinah, tenaga kerja asal Indonesia (TKI) asal Semarang, Jawa Tengah sedang menanti maut. Pengadilan Arab Saudi memvonis hukuman pancung kepada Sutinah karena membunuh majikan perempuannya awal tahun 2009. Selain itu, ia juga menghadapi tuduhan pencurian uang majikan sebesar 37.970 Riyal Saudi.

Eni Eryani pemerhati isu kekerasan terhadap perempuan di wilayah Timur Tengah dan Yordania mengatakan bahwa Satinah bukan satu-satunya kasus tenaga kerja wanita (TKW) yang akan dihukum pancung.

“Tidak hanya Satinah saja yang menunggu hukuman pancung, tapi banyak TKW asal Jabar menanti hukuman yang sama. Pemerintah harus menyelamatkan, memperjuangkan nasib Satinah juga TKW lainnya. Uang 21 miliar adalah kecil untuk menebus nyawa rakyat, pemerintah bisa mengalokasikan dana misalnya dari dana-dana bantuan sosial atau dana lainnya dari pada dikorupsi,” ujarnya, Selasa, (25/3).

Eni mengaku heran mengapa pemerintah baru sekarang mempermasalahkan kasus Satinah, ini sudah lama terjadi.”Pemerintah kita tidak tegas dan seringkali terlambat mengetahui apa yang terjadi dengan TKI kita. Pemerintah harus lebih sering turun ke lapangan, sehingga tahu apa yang menjadi kesulitan tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri,” lanjutnya.

Berdasarkan data Yayasan Merah Putih yang didirikannya, tercatat pada tahun 2012 hingga 2013 ada sekitar 320 kantong mayat TKI yang dikirim kembali ke Indonesia, atau setiap hari ada 1 kotak mayat yang diterima Indonesia.

Lathifa Marina Al Anshori, pemerhati TKI di Timur tengah menambahkan pemerintah diharapkan melakukan tindakan penyelamatan terhadap Satinah. “Pemerintah harus melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi supaya Satinah tidak di hukum mayi,” tegasnya.

Alumni Universitas Cairo, Mesir ini menambahkan permintaan ganti rugi sebesar Rp 21 miliar itu tidak relevan dengan kasus Satinah. Dengan begini Indonesia seperti tidak dihargai, padahal negara kita adalah penyimbang tenaga kerja terbesar untuk Arab Saudi.”Karena banyaknya TKI kita yang bernasib seperti Satinah, sudah waktunya pemerintah kita melakukan perubahan undang-undang dan sistem soal tenaga kerja di luar negeri untuk melindungi warga negaranya,” tutup lathifa. (rizal)

Foto: Istimewa

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.