Wednesday, 19 September 2018

Induk Opini

Sabtu, 5 April 2014 — 11:58 WIB

Sampai Kapan
Kita Terjerat Diyat

SETELAH melalui proses panjang akhirnya pemerintah memutuskan membayar diyat (uang pengganti) hukuman mati bagi terpidana Satinah, TKI yang terjerat kasus pembunuhan di Arab Saudi. Diyat sebesar Rp21 miliar dibayarkan kepada keluarga korban agar Satinam TKI asal Ungaran, Jawa Tengah ini bebas dari hukuman pancung.

Kita boleh lega karena Satinah telah terselamatkan, tetapi bagaimana dengan ‘Satinah’ dan ‘Satinah’ yang lain, mengingat masih ratusan TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati.
Data Kemenakertrans menyebutkan saat ini setidaknya terdapat 240 TKI di luar negerai terancam hukuman mati karena berbagai kasus seperti pembunuhan dan narkoba. Dari jumlah itu 39 di antaranya terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Bagaimana nasib mereka, haruskah bebas dari hukuman setelah membayar diyat. Jika demikian kita akan terus dirongrong dengan uang tebusan yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun.
Realita menunjukkan, pembayaran diyat bukan baru kali pertama terjadi pada kasus Satinah.
Sebelumnya, TKI bernama Darsem, divonis mati karena membunuh anggota keluarga majikannya. Setelah pemerintah membayar diyat sebesar Rp4,7 miliar, Darsem bebas dari hukum pancung dan bisa kembali ke tanah air.

Kasus berikutnya juga bakal menguras perhatian publik. TKI bernama Siti Zaenab yang terancam hukuman mati sejak 1999 itu juga diminta Rp90 miliar. Masih banyak lagi kasus TKI di Arab Saudi yang kini dalam proses persidangan. Kita melihatnya kasus Satinah ibarat fenomena ‘gunung es’ yang perlu menjadi perhatian bersama.

Kalau semua kasus diselesaikan dengan membayar diyat, berapa uang yang terkuras dari APBN. Melindungi warganya di dimanapun berada memang menjadi tanggungjawab pemerintah (negara), tetapi apakah semua harus berakhir dengan diyat?

Kita tentunya punya harga diri agar selamanya tidak terjerat dengan masalah diyat. Apalagi diyat (uang tebusan) yang diajukan oleh keluarga korban, cenderung ‘sesukanya’. Mereka bisa mematok harga, toh nantinya pemerintah Indonesia yang akan membayarnya.

Mereka mengetahui, gerakan solidaritas masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk membantu membayar diyat. Mereka juga memahami, masyarakat Indonesia akan terus mendesak pemerintah agar menyelamatkan warganya yang terancam dipancung di Arab Saud. Kondisi budaya kita yang saling tolong menolong dan kepedulian pemerintah ini rupanya dimanfaatkan oleh keluarga korban dengan meminta tebusan sangat fantastis, hingga puluhan miliar.

Kita tentunya tidak ingin diyat dijadikan komoditas yang seenaknya dimainkan dari terpidana mati warga kita di Arab Saudi.Stop bayar diyat, cari solusi lain yang lebih terhormat. (*).