Sunday, 24 September 2017

Proyek e-KTP Diduga Rugikan Negara Rp 1,2 Triliun

Rabu, 23 April 2014 — 18:11 WIB
kaet

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir kerugian negara akibat dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sekitar Rp1,12 triliun. Diduga kerugian akibat penggelembungan anggaran (mark-up).

“Anggaran ini ada dua termin ya. Anggaran 2011 itu sekitar Rp2 triliun lebih, kemudian 2012 sekitar Rp3 triliun lebih. Jadi dua anggaran ini sekitar Rp6 triliun. Pagu anggarannya Rp6 triliun dan dugaan kerugian sementara yang dihitung itu sekitar Rp1,12 triliun,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

Johan menjelaskan, ada beberapa dugaan mark-up dalam proyek e-KTP. Salah satunya terkait dengan harga satuan dalam konteks pengadaan e-KTP. Namun ia mengaku tidak mengetahui lebih detail mengenai itu.”Jadi dugaan sementara dalam pengadaan ini ada beberapa dugaan mark-up, misalnya terkait dengan harga satuan dalam konteks pengadaan e-KTP,” imbuhnya.

Dalam kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik tahun anggaran 2011-2012 di Kemendagri ini, KPK baru menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Sugiharto, sebagai tersangka. Penetapan terkait statusnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dirjen Dukcapil Kemdagri.

Sugiharto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎ Ia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. (yulian/m2)

Teks : Perekaman data e-KTP di sejumlah sekolah