Thursday, 23 May 2019

Merasa Suaranya Dicuri, Puluhan Caleg Mengadu ke Bawaslu

Jumat, 25 April 2014 — 17:32 WIB
curisuara

JAKARTA (Pos Kota) – Merasa suaranya dicuri, puluhan calon anggota legislatif (caleg) dari 8 partai politik (parpol) mengadukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat (KPU Kabupaten) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Caleg dari PDIP, NasDem, Hanura, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PPP mengatakan, sudah melaporkan dugaan penyalahgunaan di KPUD Bandung Barat ke Panwaslu setempat, tapi tidak mendapatkan respon yang memadai.

“KPU Bandung Barat tidak mengikuti anjuran Panwas, padahal KPUD sudah seharusnya atau wajib melaksanakan rekomendasi bawaslu,” kata Asep Hendra Maulana, caleg DPRD Bandung Barat dari Partai Demokrat dalam pemaparannnya di Gedung Bawaslu, Jumat (25/4).

Hendra menilai, cukup banyak suara dari salah satu tempat pemungutan suara (TPS) dalam prosesnya sampai di KPUD hilang 30 suara. Suaranya dicuri, tapi KPUD diam saja meski sudah dilaporkan ke Panwaslu. Alasan itulah, Hendra meminta agar dilakukannya pemilihan ulang Kabupaten Bandung Barat.

“Ini kesalahan secara masif, caleg mencuri suara, pemerintah membiarkan maling jadi anggota DPRD. Kami ingin membuka, siapa malingnya harus dibuka. Kami tidak menginginkannya, kami cinta partai, kami cari kebenaran,” paparnya.

Kedatanga puluhan caleg dari berbagai parpol itu ke Bawaslu RI dan DKPP, dilandasi atas keinginan luhur agar mereka yang terpilih adalah caleg yang jujur. Bukan sebaliknya, mereka yang curang tetapi melenggang tenang ke DPRD.

“Kami capek dikhianati oknum KPPS sampai KPUD Bandung Barat. Kami sudah serahkan bukti ke Panwaslu,” katanya.

Bahkan Hendra mengatakan, 974 TPS di Kabupaten Bandung Barat telah terjadi kecurangan. “Ya. 974 TPS di Bandung Barat terjadi pencurian suara dan pengelembungan sauara. Untuk itu, kita minta pemilihan ulang,” tuntutnya.

Caleg Partai Gerindra Bandung Barat Asep Suhardi menambahkan, pada pileg 9 April lalu dalam prosesnya banyak kecurangan di mana-mana. Dari tingkat percetakan serta anggota KPUD yang berkolaborasi dengan pihak percetakan.

Hal senada juga disampaikan caleg Hanura Bandung Barat yang juga Ketua DPC Hanura Bandung Barat Sigit Pramono. Ia geram dengan kerja KPUD yang mendapatkan rekomendasi Panwaslu tetapi tidak diindahkan. KPUD justru merubah perolehan surat suaranya pada saat penetapan suara. Bahkan data C1 hologram bisa beredar bebas. Semestinya, hal itu tidak boleh beredar bebas, karena milik negera.

“Saya kaget juga ada data C1 berhologram bisa beredar. Nanti kita akan cek semuanya pada pleno Bawaslu di Hotel Marcury Ancol pada hari ini, Jumat (25/4),” papar komisioner Bawaslu Daniel Zuchron dalam tanggapannya. (rizal)

Teks : Rombongan caleg Bandung Barat ke Bawaslu (rizal)