Saturday, 22 September 2018

Hingga Tuntas RTRW Riau dan Inpres

Penegakan Hukum Karhutla Sebaiknya di Luar Pengadilan

Minggu, 4 Mei 2014 — 13:06 WIB
*ist

*ist

JAKARTA (Pos Kota) – Penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebaiknya diselesaikan di luar pengadilan hingga tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau dan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di Riau yang yang kini drafnya tengah disusun.

“Penyelesaian RTRW sebagai dasar pemetaanlahan konsesi perusahaan kehutanan,perkebunan dan lainnya serta percepatan penyelesaian Inpres sebagai payung hukum bagi pemda dan instansi terkait dalam menangani darurat bencana asap di Riau harus menjadi prioritas agar penyelesaian tidak menjadi debat panjang tanpa penyelesaian,” kata Ahli Hukum Lingkungan dan Guru Besar Administrasi Negara Universitas Pajajaran, Daud Silalahi di Jakarta, Minggu.

Menurut Daud, jika dipaksakan melalui pengadilan akan memakan waktu panjang dan belum tentu memenuhi rasa keadilan. “Hasilnya sangat ditentukan oleh kepiawaian debat pengacara korporasi yang belum tentu memahami persoalan lingkungan dengan baik. Belum lagi persoalan, saksi, alat bukti dan lain-lain yang memakan waktu waktu panjang.”

Menurutnya, pengenaan pasal berlapis seperti undang-undang UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dan Pasal 187 UU Hukum Pidana harus diakomodasi dan harmonisasi.

Daud mengingatkan, kedepan penerapan teknologi ekohidro menjadi sangat penting dalam pengelolaan di kawasan gambut. Pada dasarnya, gambut sulit terbakar karena sifat basah di akarnya.

Kebakaran terjadi, lanjutnya, karena di kanal-kanal terdapat sungai kecil yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeringkan gambut dari air sehingga mudah terbakar. “Karena itu penerapan ekohidro seperti yang diterapkan salah satu HTI di Kampar menjadi sangat penting.”

Pernyataan senada dikemukakan Ketua Bidang HTI APHI Pusat, Nana Suparna. Nana berpendapat beberapa persoalan mendasarnya seperti penyelesaian RTRW perlu segera dituntaskan karena menyangkut kejelasan hak, tugas dan tanggung jawab para pihak terkait lahan.

“Ini berarti pada setiap jengkal lahan harus ada lembaga/kelompok/perorangan yang bertanggung jawab sebagai pengelola di tingkat tapak,” kata Nana.

Menurutnya, perlu ada harmonisasi peraturan. Pasalnya hukum yang ada saat ini saling tumpang dan tidak berjalan efektif dan konsisten. Harus segera dicari terobosan untuk mempercepat penyelesaiannya.

Dicontohkan, saat ini banyak kondisi status areal kerja IUPHHK tumpang tindih. Saling klaim antara pemerintah dan masyarakat/hukum adat akan mempersulit pengelolaannya.

Di satu sisi, lanjutnya, ada rebutan lahan. Disisi lain sebenarnya banyak eks HPH yang terlantar yang bisa dimanfaatkan. Dengan demikian penegakan hukum atas terjadinya kebakaran di lokasi tersebut harus benar-benar bisa dibuktikan siapa pelakunya.

(tri/sir)

Foto-ilustrasi