Wednesday, 19 September 2018

Demokrasi Spanduk/Baliho

Senin, 5 Mei 2014 — 5:23 WIB

MAHAL tidak selalu berarti biayanya tinggi, tapi untuk demokrasi memang membutuhkan proses waktu panjang yang tidak bisa dibayar dengan uang, berapapun besarnya. Itulah demokrasi, tidak bisa instant (seketika). Demokrasi merupakan pilihan kita dalam bernegara. Demokrasi memang mahal di tengah penderitaan rakyat yang tetap susah. Yang kita inginkan adalah demokrasi dan kebenaran, sehingga menghasilkan kedamaian bagi rakyat.

Kalau cuma demokrasi tok, rasanya kok sering dijualbelikan politikus, yang suka mengatasnamakan rakyat. Ini yang terkadang menjadi pemecah keutuhan dan persatuan kita. Kasihan rakyat yang tidak tahu apa-apa dijadikan alat untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan pihak lain.

Tak berlebihan bila ada pihak yang mengatakan, saat ini Indonesia mengalami overload demokrasi, karena diterapkan secara “membabi buta” dengan dalih untuk kepentingan rakyat. Kondisi inilah yang kemudian membawa implikasi berupa ongkos dan biaya yang tidak sedikit serta inefisiensi.

Kita sadari bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak melulu membutuhkan dana berlimpah, tapi dengan membangun image publik, membutuhkan investasi politik yang bisa diterima masyarakat, dan tentunya perlu waktu yang tidak singkat. Sebab sesuatu yang instant itu pasti menjurus pada politik uang sebagai pengganti modal yang telah dikeluarkan, dan biasanya, buntutnya ke arah korupsi. Politik transaksional makin marak membuat pemerintahan terjangkit korupsi. Sindiran masyarakat: “Di dalam politik memang tidak ada yang gratis.”

Bila ukuran demokrasi dalam memilih pemimpin itu melalui pemilu, maka bangsa Indonesia paling banyak menggelar proses demokrasi. Satu periode pemilu lima tahun sekali, lalu hitung saja untuk demokrasi tingkat kabupaten, kota, gubernur, DPRD/DPR/DPD, dan presiden. Yah, harus kita akui yang model begini menjadikan pemilu itu mahal dan membebani rakyat. Lalu, kapan mensejahterahkan rakyatnya?

Kemendagri merilis, sampai Januari 2014, dari 524 orang kepala daerah, 318 orang tersangkut perkara korupsi. Sedangkan hasil penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM) menyatakan sebanyak 90 persen caleg petahana (incumbent) dalam Pileg 2014 ini terindikasi tersangkut kasus korupsi.

Pileg 9 April 2014 lalu masih belum selesai. Selain berbuntut banyak terjadinya dilakukan pemilihan/ pencoblosan ulang dilakukan di berbagai daerah atau TPS, banyak pula yang batal dilakukan coblos ulang karena warga tidak mau mencoblos ulang.

Menyusul kini, di tahap rekapitulasi penghitungan suara, banyak terjadi protes dari peserta pemilu, baik parpol maupun kandidat anggota dewan. Ada parpol yang menyikapinya dengan menyatakn diri kondisi darurat. Potensi kecurangan dalam proses rekapitulasi sudah bermunculan karena dapat mengubah hasil penghitungan suara di TPS dengan di PPS. Bahkan buruknya penyelenggaraan pemilu, memunculkan suara agar Bawaslu membatalkan Pemilu 2014.

Demokrasi memang mahal, dan akan menjadi semakin mahal bila kita tidak konsekuen dengan hasilnya. Jangan korbankan kesejahteraan rakyat demi demokrasi. Ironisnya, kualitas praktik demokrasi memprihatinkan, karena masih selalu diselimuti transaksional di segala bidang.

Lalu muncul pemikiran, kapan kita bisa ciptakan demokrasi yang murah, sehingga pemilu dan pilkada pun menjadi murah? Alhasil, yang mahal-mahal di masa lalu dapat kita alihkan untuk menggenjot kesejahteraan rakyat.

Disinilah peran besar sebuah partai politik dalam melakukan pendidikan demokrasi sedini dan sesering mungkin kepada masyarakat dalam mengenali calon pemimpinnya yang baik dan benar-benar memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Jangan lagi parpol ajarkan masyarakat dengan ‘demokrasi baliho’, ‘demokrasi spanduk’, ‘demokrasi money politic’ dari para calon politisi kagetan, yang selalu bikin kotor.

Beranikah parpol langsung mencopot kadernya yang nakal karena korupsi, suka menyakiti hati rakyat, dan bertingkah laku tidak terpuji, saat dia menjadi terdakwa di persidangan? Karena parpol juga harus menjaga wibawanya, dengan tidak menjadikannya sebagai bunker koruptor kadernya. Jadikan parpol sebagai wadah komunikasi dan menampung aspirasi masyarakat, dan wajib mewujudkannya.

Harus diakui parpol memang butuh dana operasional, tapi tidak butuh kader yang koruptor dan suka menyakiti hati rakyat. Inilah tanggungjawab parpol kepada rakyat. Pasti rakyat mencintai parpol seperti ini, dan mau terus mendukungnya. ***