Monday, 17 June 2019

Parpol Adukan 702 Perkara ke Mahkamah Konstitusi

Kamis, 15 Mei 2014 — 19:49 WIB
Mahkamah Konstitusi-n

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang perdana gugatan pemilu legislatif (pileg) 2014 pada 23 Mei mendatang.

MK menerima sebanyak  702 perkara yang diajukan oleh partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Sekretaris Jenderal MK Jenedjri M Gaffar mengatakan, jumlah perkara yang diajukan ke MK pada tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2009.

“Terjadi jumlah peningkatan kasus sengketa pemilu yang dilaporkan ke MK. Jika pada tahun 2009 tercatat 628 perkara yang masuk dari 38 parpol, sementara 2014 ini masuk 672 perkara dari 14 parpol nasional dan lokal, serta 30 perkara dari DPD,” paparnya.

Jenedjri melanjutkan, dari perkara yang masuk sebagian besar parpol mempersoalkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disemua propinxi, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEWALAHAN

Banyaknya perkara pemilu yang diterima MK, sementara waktu penyelesaian gugatan singkat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 30 hari, MK sudah harus memutuskan perkara sengketa pemilu 2014 menimbulkan kekhawatiran akan banyak kompromi dalam keputusan yang dibuat.

“Seluruh parpol hampir semua mempersengketakan ketetapan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU disejumlah provinsi. Akhirnya jumlah perkara yang masuk akan sangat banyak. Kekhawatirannya adalah MK akan kewalahan menangani sengketa pemilu, ditambah lagi waktu penyelesaiannya sedikit.

Kemudian dengan ratusan perkara yang masuk, hanya ada 9 hakim dan dibagi menjadi 3 panel yang akan menangani kasus-kasus sengketa pemilu ini. Dengan keterbatasan ini, kekhawatirannya adalah akan banyak kompromi dalam setiap keputusan MK,” papar Jerry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Kamis (15/5).

Jerry menambahkan, dalam menangani sengketa pemilu diharapkan MK tidak hanya bekerja untuk mengejar tenggat waktu saja. “Jangan seperti KPU, demi memenuhi tenggat waktu proses rekapitulasi suara nasional dikebut penyelesaiannya. Tapi yang ada justru meninggalkan banyak persoalan.” Lanjutnya.   (rizal/d)