Friday, 23 June 2017

KPK Periksa Kepala Biro Hukum dan Humas ESDM

Jumat, 16 Mei 2014 — 20:57 WIB
KPK. (ist)

KPK. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto, Jumat (16/5).

“Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WK (Waryono Karno),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Jumat (16/5).

Waryono adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam penggunaan dana beberapa proyek di kesetjenan Kementerian ESDM tahun anggaran 2012, Rabu (7/5).

Sebelumnya ia juga menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait kegiatan di SKK Migas.

Pada pemeriksaan sebelumnya, penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat tinggi Kementerian ESDM lainnya. Mereka dimintai keterangannya karena diduga mengetahui, pernah mendengar, atau terlibat dalam kasus yang menjerat Waryono tersebut.

Penetapan Waryono sebagai tersangka menyusul penemuan uang sebesar 200 ribu dolar Amerika Serikat (AS) di ruang kerjanya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.

Selain itu, tambah, Juru Bicara KPK, Johan Budi, sangkaan baru terhadap Waryono didapat setelah KPK melakukan penyelidikan dan beberapa kali gelar perkara. Sehingga kemudian disimpulkan untuk meningkatkannya ke tahap penyidikan.

“Jadi ada beberapa proyek yaitu untuk tahun anggaran 2012. Setelah melakukan penyelidikan dan beberapa kali gelar perkara ditemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan WK (Waryono Karno) selaku Sekjen di Kementerian ESDM ditetapkan sebagai tersangka,” kata Johan, Rabu (7/5) sore.

Menurut Johan, penggunaan anggaran yang dilakukan tersangka di kesetjenan pada tahun 2012, nilainya mencapai Rp25 miliar. Penggunaan itu terdiri dari beberapa pengadaan barang dan jasa.

Meliputi kegiatan sosialisasi energi, sosialisasi hemat energi, dan tentang perawatan kantor Sekjen Kementerian ESDM. KPK, kata Johan, menduga terjadi penggelembungan (dugaan mark up) dan penyalahgunaan kewenangan oleh Waryono.

“Dari hasil perhitungan sementara, negara mengalami kerugian sebesar Rp9,8 miliar,” paparnya.

Atas itu, Waryono disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. (yulian/d)