Tuesday, 18 June 2019

Pilihan Koalisi Atau Oposisi

Selasa, 20 Mei 2014 — 6:43 WIB

PERCATURAN politik memang sukar ditebak arahnya. Partai dengan suara besar bukan berarti bisa mengusung ‘raja’ sendiri atau menganggap parpol lebih kecil sebagai pion yang bisa diarahkan untuk merapat. Pergulatan parpol-parpol pada Pilpres 2014 penuh dinamika.

Partai Golkar contohnya, sebagai juara kedua Pileg 2014, gagal mengusung calonnya untuk memperebutkan kursi Presiden. Golkar juga tidak mau munafik karena tidak ingin kehilangan kekuasan. Gagal mengusung Capres dari dalam, mengusung Capres dari partai lain akhirnya menjadi pilihan.

Partai berlambang beringin ini beralasan koalisi menjadi keharusan dalam membangun bangsa, dan parpol butuh kekuasaan. Partai yang memperoleh suara 14,7 persen pada Pileg ini akhirnya berlabuh ke Gerindra, meski perolehan angka partai berlambang Garuda ini jauh lebih kecil yakni 11,8 persen. Golkar berbesar hati atau kalau boleh disebut ‘terpaksa’, mengusung Prabowo-Hatta sebagai Capres/Cawapres. Terlepas dari ada tidaknya bargaining politik antara kedua partai itu, sikap ini menunjukkan Golkar tetap butuh kekuasaan dan tetap ingin berada di pemerintahan.

Pilihan politik berbeda diambil Partai Demokrat. Sikap oposisi dipilih Demokrat ketimbang berkoalisi PDIP dengan Gerindra, tapi bukan berarti golput. Simpatisan Demokrat bebas memilih Capres/Cawapres pilihannya yang sesuai dengan garis partai berlambang bintang segitiga ini. Perolehan suara 10,19 persen Demokrat pada Pileg 2014 kini menjadi suara mengambang yang tentu akan digarap oleh kubu Prabowo dan Jokowi.

Di dalam politik, mengambil sikap oposisi adalah hal yang biasa. Di Amerika Serikat, dua partai besar Republican Party (Partai Republik) dan Democratic Party (Partai Demokrat), selalu mengambil sikap oposisi karena memang memiliki ideologi berbeda. Republican Party beraliran konservatif yang memihak pada kapitalis, sedangkan Democratic Party berhaluan liberal.

Berbeda dengan di Amerika, opisisi ini parpol di Indonesia banyak yang menilai lebih didasarkan perseteruan pribadi yang menjurus pada ‘permusuhan abadi’, bukan pada perbedaan platform partai. Di Indonesia sikap oposisi sudah diambil PDIP selama 10 tahun pemerintahan SBY atau selama Demokrat berkuasa. Sikap PDIP dinilai agak rancu karena hanya mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah pusat, tapi pada pemilukada justru ikut berebut menjadi kepala daerah kadangkala berkoalisi dengan Demokrat.

Sedangkan Demokrat yang pada Pileg 2014 meraih 10,19 persen suara, berargumen mengambil sikap opisisi karena tidak ingin meminta-minta kekuasaan, dan ingin konsentrasi melakukan pembenahan internal. Demokrat tidak duduk di dalam pemerintahan, melainkan menjadi pengawas.

Sikap politik berkoalisi atau pun oposisi sah-sah saja. Teguh pada sikap oposisi, bukan berarti menentang semua kebijakan pemerintah atau lawan politik termasuk kebijakan yang memihak ke rakyat. Perlu diingat, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas segalanya. Rakyat sudah jenuh dengan hiruk-pikuk politik yang mengedepankan kepentingan parpol, kelompok tertentu atau kepentingan pribadi-pribadi yang haus kekuasaan. Rakyat hanya penguasa bersikap adik, masyarakat hidup sejahtera, aman dan nyaman.**