Monday, 19 November 2018

Dana KJP Belum Cair, Ribuan Pelajar Kelimpungan

Selasa, 27 Mei 2014 — 7:47 WIB
Pelajar menunjukkan Kartu Jakarta Pintar. (ilustrasi)

Pelajar menunjukkan Kartu Jakarta Pintar. (ilustrasi)

JAKARTA (Pos Kota) – Memasuki tahun ajaran baru, 611.507 siswa ibukota kelimpungan. Pasalnya hingga kini dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sedianya membeli peralatan sekolah belum juga cair.

Rizky salah seorang siswa penerima KJP mengaku bingung membeli peralatan sekolah. Utamanya menyangkut alat tulis. “Yang paling mendesak beli buku dan alat tulis. Karena sebentar lagi kan ajaran baru. Kalo seragam kan ga perlu ganti. Tapi kalo buku harus baru,” ujar Rizky.

Belum cairnya dana KJP diakui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti. Menurutnya hal ini terjadi lantaran Dinas Pendidikan DKI belum siap dalam hal pendataan. “Kalau data siap, kita (BPKD) siap cairkan,” ungkap Endang.

Lebih lanjut dikatakan Endang, untuk proses pencarian dana KJP tidak memerlukan waktu lama. Cukup dua jam dana KJP sudah bisa diterima oleh siswa sekolah di DKI Jakarta. Hal itu bisa dicapai dengan catatan semua kelengkapan proposal untuk pencairan KJP dipenuhi oleh Disdik.

Kepala Disdik DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, jumlah penerima KJP 611.507 siswa membutuhkan anggaran Rp1,4 trilun. Namun dana tersedia di APBD DKI 2014 cuma Rp779 miliar. Sehingga memerlukan penyesuaian siapa yang lebih tepat menerima KJP tesbeut. “Proses verifiasi data KJP masih berlangsung. Kemungkinan yang menerima KJP tidak sampai sebanyak itu (611.507 siswa),” kata Lasro.

Menurut Lasro, pencairan KJP tetap setiap tiga bulan. Pasalnya belum ada payung hukum untuk mengubah itu. Begitu juga petunjuk teknis belum dimiliki. Namun demikian pihaknya berupaya untuk mencairkan KJP setiap bulan. Agar dugaan penyimpangan penggunaan KJP terhindarkan. “Kami lagi menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) dari pimpinan untuk mengubah ini. Dan juga harus ada pembahasan dengan Bank DKI,” kata Lasro.

Dana KJP ini langsung diterima oleh siswa terkait. Penyalurannya menggunakan rekening Bank DKI yang telah ditetapkan. Sehingga jika ada perubahan waktu pencairan memerlukan mekanisme teknis.

Sebelumnya penyaluran KJP ini dikeluhkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, karena pemanfaatnnya tidak tepat sasaran. Ketidaktetapan sasaran itu diduga karena penyaluran KJP itu setiap tiga bulan. Sehingga nilai KJP diterima siswa cukup besar. Hal ini akan diubah.(guruh)